Banjarmasin (ANTARA News) - Mantan Ketua DPR-RI, Akbar Tandjung, berpendapat, pemerintahnya sekarang harus lebih fokus dan solid dalam menangani permasalahan negara dan bangsa. "Karena tanpa lebih fukos dan solid tak akan efektif dalam perbaikan terhadap masalah," lanjutnya saat diskusi publik di Gedung Serba Guna Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Selasa. Diskusi publik yang digelar Badan Ekeskutif Dewan Mahasiswa (BE Dema) Unlam di kampus Jalan Brigjen H Hasan Basry - Kayu Tangi Banjarmasin itu dengan topik, "Mempersoalkan: Bagaimana Pengelolaan Bangsa Ini?", diikuti berbagai kalangan aktivis pemuda, mahasiswa serta alumni perguruan tinggi tersebut. Dalam diskusi publik itu, salah seorang pendiri "Kelompok Cipayung" tersebut, menyatakan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), belum terlambat untuk lebih fukos dan solid, walau masa kepemimpinannya tak sampai dua tahun lagi. "Namun selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, SBY harus tegas dan tak boleh ragu dalam mengambil tindakan atau kebijaksaan, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih fokus dan solid tersebut," tandas mantan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu. Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut juga kelihatannya menyayangkan, kepemimpinan Presiden SBY dalam rekrutmen menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang mengakomdir banyak partai politik (parpol). Menurut dia, guna mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih fukos dan solid, serta efektif, seharusnya anggota Kabinet Indonesia Bersatu cukup diambil dari parpol yang mendukung atau berkoalisi saat pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wapres. "Sebab kalau anggota kabinet non parpol pendukung atau koalisi, mungkin belum memahami betul visi-missi pasangan SBY dan JK yang disampaikan saat kampanye Pilpres," tutur mantan aktivis Himpunan Mahasisa Islam (HMI) tersebut. Alumnus program doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga berpendapat, agar pemerintahan bisa lebih fukos dan solid, maka menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu harus memperkecil porsi dari kegiatan parpolnya. Ia memaklumi, kalau sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu belakangan sibuk dengan parpolnya, karena tinggal sekitar 1,5 tahun lagi ada pesta demokrasi nasional kembali yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan Pilpres. "Tapi bila menteri-menteri itu sibuk dengan kegiatan parpolnya, maka dapat dipastikan porsi menangani sistem pemerintahan yang betul-betul fokus dan solid untuk kemaslahatan negara dan bangsa ini atau sebagaimana visi-missi pemerintahan duet SBY - JK, akan sulit tercapai," demikian Akbar Tandjung.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008