...sekali lagi saya ulang jangan sampai terjadi lagi
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin pagi memulai agenda kerjanya dengan raut wajah yang tampak menampilkan rasa kecewa.

Didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden memulai pertemuan di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo Jakarta.

Pertemuan itu terbuka dan diikuti oleh sejumlah awak media hingga selesainya acara.

Tidak lain, hal yang dibahas adalah insiden padamnya listrik di sejumlah wilayah padat penduduk, yakni ibu kota dan area perindustrian seperti di DKI Jakarta, Provinsi Banten, serta Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara itu, sejumlah jajaran direksi PT PLN (Persero) yang dipimpin oleh Plt Direktur Utama Sripeni Inten melaporkan paparan mengenai penyebab padamnya listrik di tiga provinsi serta upaya-upaya yang tengah dilakukan.

Jokowi menyampaikan pemadaman itu merusak reputasi PLN. Tidak hanya itu, konsumen listrik juga dirugikan akibat hilangnya daya listrik yang terjadi hampir selama 12 jam di beberapa daerah.

"Banyak hal di luar PLN, terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya," kata Presiden.

Presiden mempertanyakan kepada PLN atas persiapan cadangan saluran listrik tidak berjalan dengan baik.

Dia berharap kejadian blackout pada 2002 yang terjadi di Jawa dan Bali serta insiden padam listrik di tahun-tahun yang lain menjadi pelajaran bagi perusahaan milik negara itu untuk membenahi diri.

Baca juga: Kecewa listrik padam, Presiden: Itu artinya tidak dikalkulasi


Penjelasan PLN

Menanggapi hal tersebut, Plt Dirut PLN kembali menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak listrik padam.

Jaringan pasokan listrik 500Kv dari PLTU Paiton di Jawa Timur melewati dua jalur, yakni wilayah utara (Rembang-Ungaran-Mandiraja), dan wilayah selatan (Kediri, Pedan, Kasugihan dan Tasikmalaya).

Dia menjelaskan "mati listrik" terjadi karena dua sirkuit jalur di pasokan wilayah utara mengalami gangguan, tepatnya di jaringan Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah, pada Minggu pukul 11:48 WIB.

Sementara satu sirkuit di jalur pasokan di wilayah selatan sedang menjalani pemeliharaan, sehingga hanya dapat beroperasi satu sirkuit di saluran wilayah selatan.

"Pada waktu pindah dari Ungaran ke Pedan dan ke Kasugihan dan Tasikmalaya inilah yang membuat guncangan dalam sistem dan guncangan ini kemudian secara proteksi, secara pengamanan sistem ini kemudian melepas," kata Sripeni.

Gardu induk tegangan ekstra tinggi Kasugihan dan Tasikmalaya melepas aliran listrik sehingga tegangan turun dan berakibat pasokan daya listrik dari wilayah timur ke barat Pulau Jawa, putus"

PLN terus berupaya memperbaiki gangguan di jalur pasokan listrik yang terjadi di wilayah Jawa Tengah.

​​​​​​​Sripeni juga mengaku pihaknya tidak dapat memulihkan pasokan listrik kepada seluruh konsumen secara langsung karena arus listrik harus dijaga bertahap baik dari sisi tegangan maupun frekuensinya.

"Kalau frekuensi turun, maka pembangkit-pembangkit yang sudah beroperasi dikhawatirkan akan lepas kembali. Jadi ini salah satu yang sangat hati-hati saat emergency, ketika semua turun maka kami harus hidupkan satu persatu dengan cermat dan hati-hati. Kami akui dalam proses, kami ada beberapa hal yang kami harus pantau dalam penormalan kembali terutama berkaitan mulainya dari 500Kv, turun ke 150Kv, dan masuk ke 20Kv ini masuk ke distribusi dan masuk ke jaringan pelanggan," jelas Sripeni yang baru menjabat sebagai Plt Dirut PLN selama empat hari sejak Jumat (2/8/2019).

Baca juga: PLN upayakan listrik normal semua malam ini

 
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Plt Dirut PLN Sripeni Inten (kiri) berjalan masuk ruang pertemuan saat mendatangi Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Kedatangan Presiden ke PLN untuk meminta penjelasan atas matinya listrik secara massal di sejumlah wilayah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.


Dampak Padam

Sementara itu, dua menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan beberapa kondisi terkini di bidang jasa terkait pemadaman listrik.

Menurut Budi, moda transportasi yang terkena dampak terbesar yakni kereta bertenaga listrik commuter line. Terdapat sebagian rute yang masih belum bisa dioperasikan oleh PT Kereta  Commuter Indonesia (KCI) karena pasokan listrik yang belum normal.

"Sekarang sudah recovery, sebagian besar sudah. Tapi ada bagian tertentu di sekitar bekasi yang belum ter-cover sampai sekarang," kata Budi.

Untuk jasa angkutan penerbangan, Menhub mengatakan tidak terdampak padamnya listrik. Bandara Internasional Soekarno Hatta memiliki 17 generator listrik pribadi yang dapat menggantikan pasokan listrik utama dari PT PLN sehingga tidak ada gangguan dalam jadwal penerbangan.

Kemudian jasa logistik melalui kapal laut di pelabuhan juga tidak mengalami masalah.

"Angkasa Pura II, pelabuhan, dan Airnav bisa cover. MRT yang memang tidak ada back-up itu yang harus kita lakukan (pasokan listrik cadangan)," jelas Budi.

Selain itu, Menkominfo Rudiantara menjelaskan selama listrik padam memberi dampak kepada saluran telekomunikasi.

"Karena Base Transceiver Station (BTS) itu karena dipasok PLN, dia juga disediakan UPS (Uninterruptible Power Supply) yang berfungsi 3-4 jam. Kemudian untuk hub, sebagai perantaranya BTS, hub memakai generator set," kata Rudiantara.

Namun ketika alat di menara stasiun penerima mati karena daya di UPS telah habis, maka tidak dapat menyalurkan gelombang telekomunikasi.

Kualitas sinyal seluler menurun di sejumlah area di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hingga saat ini terdapat jaringan telekomunikasi seluler yang belum pulih di beberapa kawasan.

"Ada beberapa titik saja. Karena kan belum 100 persen juga pasokannya (listrik)," jelas Rudiantara.

​​​​​​​PLN, jelas Sripeni, akan memberikan kompensasi kepada pelanggan atas padamnya listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

​​​​​​​Sripeni menambahkan terdapat formulasi kompensasi bagi pelanggan dalam peraturan tersebut. "Tergantung dari kelompok kelompoknya, kan ada kelompoknya. Kemudian di lokasi ini berapa jam, tidak dialiri listrik oleh PLN," ujarnya.

Menurut pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator yakni lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter, waktu koreksi kesalahan rekening dan atau kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.

Pengurangan tagihan listrik kepada konsumen bervariasi yakni 35 persen untuk konsumen golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik dan 20 persen untuk konsumen golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Selain itu pada Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, PLN dapat terbebas dari kewajiban pengurangan tagihan listrik kepada konsumen lama dan jumlah gangguan diperlukan untuk pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi, terjadi gangguan pada instalasi yang bukan karena kelalaian PT PLN, serta terjadi keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum, dan untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kedua kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) mendengarkan pemaparan dari Plt Dirut PLN Sripeni Inten (kiri) saat mendatangi Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Kedatangan Presiden ke PLN untuk meminta penjelasan atas matinya listrik secara massal di sejumlah wilayah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.



Presiden Jokowi juga menegaskan agar kejadian padamnya listrik tidak berulang di masa depan.

Dia meminta PLN bertindak cepat dalam memperbaiki gangguan pada sistem penyaluran listrik.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup, segera dikejar dengan cara apapun, agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang jangan sampai terjadi lagi," tegas Presiden.

Indonesia memang sedang gencar membangun infrastruktur dan kualitas SDMnya. Selain itu, nilai investasi dan perdagangan juga sedang didongkrak pemerintah dan dunia usaha untuk menumbuhkan ekonomi bangsa.

Insiden hari Minggu lalu membuktikan bahwa listrik begitu dibutuhkan untuk industri, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

Putusnya aliran listrik itu mengakibatkan kerugian yang belum terhitung, mulai dari waktu perjalanan penumpang yang "molor" akibat tidak berfungsinya moda angkutan transportasi bertenaga listrik, matinya lampu pengatur lalu lintas sehingga mengakibatkan kemacetan, hingga kepada tidak berfungsinya pompa bensin di sejumlah SPBU dan bahkan penyaluran air bersih yang tidak beroperasi.

Selain fasilitas umum yang tidak beroperasi, jaringan telekomunikasi juga terputus akibat tidak ada daya listrik.

​​​​​​​PLN sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik diharapkan masyarakat terus meningkatkan pelayanannya menyuplai listrik berkualitas yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat madani.

Baca juga: Siap-siap, PLN akan berikan kompensasi bagi pelanggan

Baca juga: Kementerian ESDM desak PLN beri kompensasi sesuai regulasi


 

Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019