#amendemen uud 1945

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Anang Zubaidy menilai wacana penambahan kewenangan ...

DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Gerindra memberikan sikap terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945, khususnya ...

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan bahwa meski tanpa GBHN, ...

Telaah

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ...

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar MPR RI fokus dalam ...

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan arah pembangunan nasional yang ...

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan kemerdekaan pers di era ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini tengah dilakukan ...

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu ...

Partai Demokrat menyatakan wacana mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di ...

Anggota Komisi I DPR, Habib Aboebakar Alhabsyi, menyatakan, rencana pembahasan amandemen onstitusi UUD 1945 pada ...

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding ...

Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai amendemen UUD 1945 adalah pekerjaan tidak mudah karena ...

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Dr. Elly Hasan Sadeli MPd ...