#kewenangan daerah

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly membantah Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan penarikan otonomi ...

DPD RI berkomitmen mengawal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja agar memajukan daerah sesuai dengan ...

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sintang Flotentinus Anum mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas ...

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengukuhkan empat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di daerah itu karena bupati ...

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mengukuhkan tiga Penjabat Sementara (Pjs) dan satu ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menandatangani nota ...

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. mengatakan persoalan pembatasan sosial ...

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan banyak pemerintah daerah (pemda) yang berhati-hati ...

Anggota Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPD RI Hasan Basri akan memelototi 174 pasal RUU Ciptaker ...

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Indriyanto Seno Adji menyebut Rancangan Undang-Undang ...

Pakar Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yanto, Ph.D mengingatkan perlunya ...

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan lembaganya menolak terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan ...

Sebanyak empat Pimpinan Komite DPD RI sepakat menolak frasa menarik kewenangan daerah ke pusat dalam RUU Cipta Kerja, ...

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimohonkan ...

Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) mengajukan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 ...