#pakar kebijakan publik

Kumpulan berita pakar kebijakan publik, ditemukan 93 berita.

Pengamat: Momentum Presiden evaluasi kinerja menteri

Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan momentum Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi ...

Pansel BPJAMSOSTEK harus profesional dan tak terpengaruh hoax

Pakar Kebijakan Publik Universitas Nasional Chazali H Situmorang meminta panitia seleksi (pansel) Dewan Pengawas ...

Pakar sebut instruksi Mendagri sifatnya mendorong dan mengontrol

Pakar kebijakan publik Universitas Nasional Chazali Situmorang mengatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun ...

Pengamat sebut UU Cipta Kerja percepat birokrasi perizinan usaha

Pengamat ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research M Rifki Fadilah menilai UU Nomor 11 ...

Rektor IPDN: UU Cipta Kerja bagian dari upaya pemberantasan korupsi

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dibuat sebagai ...

Pakar kebijakan publik: UU Cipta Kerja beri kepastian hukum berusaha

Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan berharap UU Nomor 11 Tahun 2020 ...

Pakar sarankan Bandung tiru daerah lain yang berhasil tekan COVID-19

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan menyarankan Pemerintah Kota ...

BPJS: 83 persen penduduk Indonesia jadi peserta JKN-KIS

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan 83 persen penduduk Indonesia ...

Kemristek adakan Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengadakan Anugerah Pemerintah ...

Pengamat: Salurkan BST di daerah terpencil dengan sekaligus

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah agar ...

Pakar: Ketersediaan internet jadi kendala pembelajaran jarak jauh

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono mengatakan berdasarkan penelitian yang ...

Pengamat: Hak menyatakan pendapat DPRD Jember sesuai prosedur

Pengamat administrasi negara FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan hak menyatakan pendapat DPRD ...

Pengamat: Pemerintah butuh RUU Omnibus Law untuk pemerataan investasi

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan pemerintah membutuhkan Rancangan ...

Pengamat: Negara harus lebih siaga hadapi ancaman wabah

Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan yang juga Direktur Eksekutif Center of Intelligent and Strategic Studies ...

Pakar: Sanksi denda bagi warga tak bermasker kurang efektif

Pakar kebijakan publik, Prof Cecep Darmawan menilai sanksi penerapan denda bagi masyarakat yang tak menggunakan masker ...