#pembentuk undang undang

Kumpulan berita pembentuk undang undang, ditemukan 248 berita.

Pakar hukum nilai batas usia capres-cawapres seharusnya diatur DPR

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai urusan batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil ...

Bivitri: Batas usia capres dan cawapres bukan isu konstitusional

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan batasan usia, sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, ...

Uji materi UU TNI terkait masa pensiun tercatat buku register MK

Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya untuk Pasal 53 yang mengatur masa pensiun ...

Kuasa presiden tak ajukan ahli pada sidang batas usia capres-cawapres

Tim kuasa presiden tidak menghadirkan ahli pada sidang lanjutan perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...

Pakar sarankan persoalan batas usia minimum capres diselesaikan di DPR

Pakar hukum tata negara Universitas Udayana dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyarankan ...

Artikel

Konstitusi beri kewenangan pembentuk UU tentukan syarat cawapres

Syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (UU). Dengan demikian, ...

Pakar: Batas usia capres/cawapres kewenangan pembentuk UU

Pakar kepemiluan Titi Anggraini mengemukakan bahwa kewenangan menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil ...

MK minta pembentuk UU tak terlalu sering ubah sistem pemilihan umum

Mahkamah Konstitusi meminta kepada pembentuk undang-undang (uu) untuk tidak terlalu sering mengganti sistem pemilihan ...

Fadli Zon apresiasi putusan MK pertahankan sistem pemilu terbuka

Anggota DPR RI Fadli Zon mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan perubahan ...

Telaah

Pilih sistem pemilu yang mampu penuhi keterwakilan perempuan

Sistem pemilihan umum (pemilu) setelah Reformasi 1998 belum mampu mendongkrak tingkat keterpilihan kaum perempuan. ...

Titi: Sistem pemilu harus koheren dengan model keserentakan

Anggota Dewan Pembina Perludem(Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini mengemukakan bahwa pilihan ...

Telaah

LPSDK tak diatur PKPU, jadi catatan ketika revisi UU Pemilu

Penyelenggara pemilu dalam menyusun dan menetapkan aturan main pesta demokrasi pada tahun 2014 tetap berpayung hukum ...

Praktisi: Putusan masa jabatan pimpinan KPK melampaui kewenangan MK

Praktisi hukum J.J. Amstrong Sembiring menilai putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi ...

Telaah

Gotong royong dana kampanye singkirkan cukong politik dalam pemilu

Dana kampanye hasil gotong royong masyarakat setidaknya mempersempit ruang cukong dan botoh politik pada pesta ...

Pakar: Putusan MK mengandung sifat multitafsir

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai putusan Mahkamah ...