Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai urusan batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan batasan usia, sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, ...
Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya untuk Pasal 53 yang mengatur masa pensiun ...
Tim kuasa presiden tidak menghadirkan ahli pada sidang lanjutan perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...
Pakar hukum tata negara Universitas Udayana dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyarankan ...
Syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (UU). Dengan demikian, ...
Pakar kepemiluan Titi Anggraini mengemukakan bahwa kewenangan menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil ...
Mahkamah Konstitusi meminta kepada pembentuk undang-undang (uu) untuk tidak terlalu sering mengganti sistem pemilihan ...
Anggota DPR RI Fadli Zon mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan perubahan ...
Sistem pemilihan umum (pemilu) setelah Reformasi 1998 belum mampu mendongkrak tingkat keterpilihan kaum perempuan. ...
Anggota Dewan Pembina Perludem(Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini mengemukakan bahwa pilihan ...
Penyelenggara pemilu dalam menyusun dan menetapkan aturan main pesta demokrasi pada tahun 2014 tetap berpayung hukum ...
Praktisi hukum J.J. Amstrong Sembiring menilai putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi ...
Dana kampanye hasil gotong royong masyarakat setidaknya mempersempit ruang cukong dan botoh politik pada pesta ...
Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai putusan Mahkamah ...