#sistem presidensial

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai wacana penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential ...

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan keberadaan ambang batas partai politik mengajukan pasangan calon ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen UUD 1945 dapat ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan bahwa kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dimaksudkan untuk ...

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan sekaligus meminta rencana amendemen kelima Undang-undang Dasar 1945 ...

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara ...

Presiden Tunisia Kais Saied pada Sabtu (11/9) mengindikasikan dia bersiap untuk mengubah konstitusi negara, tetapi ...

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan MPR terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-Pokok ...

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak menjamin adanya pembangunan nasional yang berkelanjutan, kata Pakar Hukum Tata ...

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Anang Zubaidy menilai wacana penambahan kewenangan ...

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (11/8), mulai dari penjelasan Partai Golkar soal pemasangan baliho ...

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan agar sistem multipartai ...

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan lembaganya terus berupaya untuk dapat mengusung calon presiden ...