#tps bermasalah

Kumpulan berita tps bermasalah, ditemukan 12 berita.

KPU Makassar targetkan penghitungan suara rampung malam ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, menargetkan penghitungan suara Pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Deerah ...

KPU Sulteng sebut 18 TPS bakal gelar pemungutan suara ulang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan sekitar 18 TPS di provinsi ini bakal ...

Sidang MK : ahli sebut kedua paslon alami perubahan jumlah suara

Ahli ilmu komputer Prof. Marsudi Wahyu Kisworo menjelaskan bahwa baik pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi, ...

Bawaslu Bali Koreksi 10.568 C1 Saat Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali beserta jajarannya telah mengoreksi data dari 10.568 formulir C1 di 1.010 TPS pada ...

13 TPS di Palu laksanakan PSU

Sebanyak 13 dari 1.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palu, Sulawesi Tengah terpaksa melaksanakan pemungutan ...

Bawaslu Mimika rekomendasikan 7 TPS gelar PSU

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, merekomendasikan untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU) ...

KPU siap lakukan pemungutan suara ulang jika ada rekomendasi Bawaslu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Agussalim Wahid mengatakan siap untuk melakukan pemungutan suara ulang ...

TPS bermasalah di Jayawijaya-Papua diminta bupati ditindaklanjuti KPU

Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, Jhon Richard Banua minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menindaklanjuti ...

450 TPS di Banyuasin bakal pemilu susulan

Sebanyak 450 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar pemilu ...

Panwaslu Cianjur petakan dan antisipasi potensi pelanggaran Pilgub Jabar

Panwaslu Cianjur, Jawa Barat, memetakan potensi pelanggaran beserta langkah antisipasi menjelang hari pemungutan suara ...

KPU Muna siapkan pemungutan suara ulang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menyiapkan proses pemungutan suara ulang di tiga tempat yang ...

Margarito nilai PKPU DPK-DPKTb tak ada dasar hukumnya

Pakar Hukum Tata Negara Margarito menilai langkah Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan peraturan KPU No.4, No.9 dan ...