#uu nomor 21 tahun 2001

Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengatur mekanisme rekrutmen ...

Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI menyetujui 50 Rancangan ...

Ahli yang dihadirkan penggugat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ...

Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Otopianus P Tebai meminta agar jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ...

Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ...

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengindikasikan pemanfaatan dana otonomi khusus di Provinsi Papua ...

​​​​​​Tokoh masyarakat Papua dari Suku Amungme di Kabupaten Mimika Yosep Yopi Kilangin meminta Presiden ...

Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura berharap kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini ...

Ahli yang dihadirkan penggugat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Melkias ...

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua akan mengevaluasi kebijakan dan ...

Pengaturan otonomi khusus Provinsi Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak sama dengan ...

Pimpinan DPRD dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Papua dan Papua Barat menyampaikan delapan ...

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai pemerintah pusat sudah mengucurkan dana banyak ke ...

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengoperasikan bengkel kerja industri ...

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Dr Muslim Lobubun MH mengusulkan beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah ...