Kemenkoinfo tidak harus jadi corong pemerintah. Tidak harus 100 persen menyajikan hal-hal positif tentang keberhasilan pemerintah. Menyajikan informasi harus objektif dan berimbangJakarta, (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika belum maksimal memberi informasi tentang pemerintah secara utuh kepada masyarakat.
"Saya menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika belum maksimal memberi informasi kepada masyarakat. Seharusnya menyosialisasikan program pemerintah secara utuh yang selama ini belum maksimal dilakukan," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan, Kemenkominfo juga tidak harus memberikan hal positif saja kepada masyarakat tentang keberhasilan pemerintah.
"Kemenkoinfo tidak harus jadi corong pemerintah. Tidak harus 100 persen menyajikan hal-hal positif tentang keberhasilan pemerintah. Menyajikan informasi harus objektif dan berimbang," kata Nurhayati.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika, Nurhayati menyebutkan, hal itu tentunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih tahu.
"SBY tentu lebih tahu dalam memilih pembantunya untuk ditempatkan pada posnya. Presiden SBY tentu akan memilih orang yang dikenalnya, memiliki visi dan misi sesuai dengan pemerintah dan mempunyai latar belakang yang sesuai dengan tugasnya," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen itu.
Ketika ditanya lebih jauh, apakah untuk bisa memberi informasi yang lebih maksimal, apakah Partai Demokrat akan menempati posisi tersebut, Nurhayati mengatakan, bila untuk kepentingan bangsa dan negara serta mampu memberi pendidikan serta mencerdaskan masyarakat, tidak ada salahnya kalau Presiden SBY menempatkan kader Demokrat di posisi tersebut.
"Kalau memang ada kader Partai Demokrat yang mempunyai kapasitas dan sesuai kebutuhan, saya rasa tidak masalah. Pantas-pantas saja. Kalau ada orang dari Partai Demokrat yang profesional, kenapa tidak. Toh, untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan yang lebih besar," ungkap Nurhayati.
Ia menyebutkan, kalaupun terjadi reshuffle dan posisi Tifatul diganti oleh kader Demokrat, jangan dianggap sebagai bentuk pencitraan dari pemerintah, terutama untuk pencitraan Presiden SBY.
"Siapapun yang akan ditunjuk nantinya, semuanya adalah orang SBY karena semuanya pembantu SBY. Kalaupun orang dari Partai Demokrat, juga pembantu Presiden," katanya.
Prinsipnya adalah untuk memberikan dan menyajikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, berimbang.
"Sangat salah kalau ada anggapan, Menteri Komunikasi dan Informatika dari Demokrat adalah semata-mata untuk pencitraan SBY," sebut dia.
(S023/S019)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
