"Kedaulatan rakyat merupakan kekuatan untuk berdemokrasi, tapi juga harus sejalan dengan hukum, hal ini berlaku di Indonesia, di Filipina maupun di negara lain," katanya di Tangerang, Banten, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Benigno, dalam orasi pemberian gelar kehormatan sebagai Doktor Honoris Causa bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang.
Pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa itu merupakan pertama bagi UPH sejak perguruan tinggi itu berdiri pada 1994.
Menurut Benigno, rakyat adalah suatu kekuatan demokrasi yang tentunya semua tindakan harus berdasarkan hukum maka semua golongan maupun strata sosial sama dihadapan hukum.
"Sesungguhnya bila suatu negara menjalankan prisip-prinsip demokrasi maka hakikatnya adalah tanggung jawab yang berlandaskan hukum," katanya.
Rektor UPH Jonathan L Parapak menjelaskan, pesan yang perlu dicermati dari Aquino yakni demokrasi dan masa depan bangsa yang terletak pada generasi muda.
Parapak mengatakan, dalam situasi dunia yang semakin global bahwa kekuatan supremasi hukum serta demokrasi juga harus dikedepankan dan semuanya perada di pundak kaum muda.
Dia juga menilai, Benigno layak mendapat gelar kehormat dibidang ilmu hukum tersebut.
Menurut dia, pemberian gelar ini sebagai penghormatan bagi jasa dan karya Benigno yang sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Filipina dan negara-negara lain di dunia, khususnya dalam bidang hukum, keadilan dan hak asasi manusia.
Namun beberapa alasan yang dikemukakan bahwa dalam masa jabatannya sebagai Presiden Filipina yang masih relatif baru, sejak 30 Juli 2010, dia telah membuat kebijakan untuk membina dan mempererat hubungan baik dengan Indonesia, dengan melakukan kunjungan kenegaraan khusus, sebagaimana yang berlangsung pada Senin dan Selasa.
Ketika menjabat sebagai senator, Benigno memberikan perhatian besar dalam bidang hukum, keadilan dan hak asasi manusia, diantaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat Filipina melalui kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja.
Benigno juga berhasil meningkatkan pendidikan di negaranya, memperkuat dan menyempurnakan hukum, meregulasi sarana umum, serta melindungi lingkungan dan menciptakan aturan dalam pengeluaran kas negara.
Dalam pemberian gelar tersebut hadir Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menpora Andi Alfian Malaranggeng, petinggi UPH Mochtar Riyadi dan mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar.(*)
(U.A047/S031)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
