Jumat, 24 Oktober 2014

Presiden : Penyusunan RKP Harus Berkelanjutan

| 2.433 Views
id Presiden Yudhoyono, Rapat Kabinet, RKP, APBN
Presiden : Penyusunan RKP Harus Berkelanjutan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
"Proses politik selalu ada, tapi mari kita berangkat dari proses yang jelas dan terang."
Jakarta (ANTARANews) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu anggaran indikatif 2012 harus berkelanjutan dengan program-program sebelumnya yang memperhatikan prioritas dan agenda yang sudah disepakati dalam sejumlah rapat kerja pemerintah bersama berbagai pihak.

"Saya tidak ingin RKP ini disusun mekanistis, dan seolah-olah hanya itu-itu saja dengan tambahan di sini atau di sana atau dimodifikasi. Tapi, harus berangkat dari prioritas dan agenda yang diperlukan. Jangan ada dissconnected. Tahun depan seperti apa, demikian juga tahun berikutnya seperti apa," kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Dalam rapat kabinet yang membahas mengenai rencana kerja pemerintah dan pagu anggaran indikatif 2012, Kepala Negara meminta, agar dilakukan penajaman di beberapa sektor sehingga capaian sasaran bisa lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Presiden mencontohkan beberapa kali rapat kerja antara pemerintah dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya menghasilkan kesepakatan penyusunan RKP sesuai dengan tujuan dan sasaran yang memang dirasakan perlu dicapai oleh semua pihak, sehingga permasalahan pembangunan dapat diselesaikan karena telah diidentifikasikan.

"Saya berharap RKP 2012, dan nanti RAPBN 2012 itu betul-betul lebih tepat dibandingkan sebelumnya. Dalam arti sesuai dengan apa yang kita pikirkan selama ini untuk kita lakukan mulai tahun depan hingga 2014 mendatang," kata Presiden.

Presiden juga mengatakan, walaupun rancangan kerja dan anggaran tersebut akan dibahas dengan DPR, bukan berarti dapat berubah secara drastis. Kepala negara meminta menteri terkait dapat menjelaskan mengapa pemerintah mengalokasikan anggaran atau menetapkan program kepada kalangan DPR.

"Proses politik selalu ada, tapi mari kita berangkat dari proses yang jelas dan terang. Karena itu, tidak boleh tidak sinergis. Jangan sampai jajaran Bappenas bekerja sendiri, Kemnkeu gagas sendiri," ujar Presiden.

Presiden menyatakan, "Saya beri contoh rapat kerja di Bogor menetapkan besaran investasi BUMN. Sebentar lagi kita akan tahu besaran investasi swasta. Dari situ kita akan ketahui berapa besar anggaran, maka kita berharap harus match antara investasi dengan pembangunan daerah."

Kepala Negara mengatakan, dalam pertemuan di Bogor juga dibahas mengenai upaya untuk memperbesar capaian program pro-rakyat, yaitu pembangunan rumah murah, pembangunan jaringan transportasi umum, pembangunan bagi masyarakat pesisir, nelayan dan masyarakat pinggiran perkotaan, air bersih dan listik.

"Bila itu tujuan kita, maka RKP kita ke arah situ. APBN juga ke arah situ," kata Presiden, yang antara lain didampingi Wapres Boediono, seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung.
(T.P008*F008/P003)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2011

Komentar Pembaca
Baca Juga