"Saya setuju dan menyambut baik rencana pelayanan transportasi jamaah haji oleh beberapa maskapai penerbangan," kata Muhammad Arwani Thomafi, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sebelumnya sudah ada pembicaran awal antara Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR tapi baru sebatas wacana, belum ada keputusan.
Jika ada maskapai penerbangan lain yang ikut melayani transportasi jemaah haji, kata dia, akan memberikan pelayanan yang lebih baik serta tidak ada penilaian monopoli oleh pemerintah.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, rencana pelayanan transportasi bagi jemaah haji pada penyelanggaraan ibadah haji tahun 2011 akan dibahas, oleh Kementerian Agama dan DPR RI, setelah memasuki masa persidangan berikutnya, mulai pekan depan.
Pelayanan transportasi bagi jemaah haji ini, kata dia, merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan ibadah haji yang akan dibahas oleh Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.
"Komisi VIII dan Kementerian Agama segera membentuk Panja BPIH (Panitia Kerja Badan Penyelenggara Ibadah Haji). Panja BPIH harus segera terbentuk karena waktunya hanya beberapa bulan lagi," katanya.
Ditanya mengenai izin mendarat atau "landing permit" yang selama ini menjadi salah satu kendala bagi maskapai penerbangan Indonesia di Arab Saudi, menurut Arwani, agar Pemerintah Indonesia membicarakannya dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara secara resmi.
Soal izin mendarat, kata dia, hal itu merupakan hal teknis dan terkait dengan pemerintah negara lain, yang merupakan wilayah kerja pemerintah.(*)
(T.R024/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
