Minggu, 21 September 2014

Kasad Baru Harus Bebas dari Kasus Hukum

Minggu, 12 Juni 2011 18:21 WIB | 3.275 Views
Kasad Baru Harus Bebas dari Kasus Hukum
KSAD Jenderal TNI George Toisutta digotong prajurit TNI Angkatan Darat saat menyambut kedatangan Satuan Tugas Merah Putih di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Minggu ( 22/5) (ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/nz/11)
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Imparsial, Poenky Indarti, mengatakan, pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) baru untuk menggantikan Jenderal TNI George Toisutta harus mempertimbangkan calon yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korupsi dan kasus hukum lainnya.

"Kasad yang terpilih harus profesional dan berkomitmen terhadap demokrasi serta reformasi TNI. Tentu juga harus mempertimbangkan jenjang kepangkatan dan karir," kata Poenky saat jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu.

Pemilihan calon Kasad yang baru, menurut dia, diharapkan tidak hanya satu orang saja guna menghindari praktik nepotisme karena disebut-sebut Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo, yang adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi salah satu calon kuat pengganti George Toisutta.

"Tetapi, bukan berarti Pramono tak punya kapasitas," katanya.

Poengky mengatakan, proses pergantian Kasad menjadi hak prerogatif Presiden, seperti tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang tentang TNI, dengan mempertimbangkan usulan Panglima TNI serta masukan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

Poengky justru menyebut Letnan Jenderal TNI Marciano Norman, yang kini sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Pelatihan (Dan Dodiklat) TNI AD dinilai paling layak.

"Ini susah ya, tapi kalau saya melihat yang cukup tegas adalah Marciano Norman," katanya.

Alasannya, ketika menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) di Pontianak, Marciano tegas menghukum anak buahnya ketika ada konflik di antara TNI dengan Kepolisian Negara RI (Polri) setempat.

Ketika menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya), ia menilai, Marciano Norman --yang putra mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Norman Sasono (kini almarhum)-- juga tegas memberi sanksi kepada anak buahnya yang melanggar hukum.

Selain itu, ia juga menyebut Letjen TNI Budiman yang kini menjabat sebagai Wakil Kasad memiliki rekam jejak cukup bagus. Namun, ia menimpali, Budiman sedikit ada kendala dengan keikutsertaannya dalam operasi Seroja.

"Meskipun, kami juga tidak mengerti keterlibatan Budiman di situ. Tapi, paling tidak kita melihat operasi Seroja adalah operasi yang kejam. Saya kira itu perlu untuk diamati," ujarnya.

Menyangkut sosok Pramono Edhie Wibowo, Poenky mengaku dirinya belum pernah mendengar prestasinya.

Direktur Program Imparsial, Al Araf, menambahkan bahwa Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Ombudsman harus diikutsertakan dalam memberi masukan mengenai jejak rekam para calon Kasad.

"Agar calon yang ada memiliki kredibilitas memimpin Angkatan Darat," katanya.

Dari segi kepangkatan, setidaknya ada tujuh nama yang berpeluang menjadi Kasad, yakni Letjen TNI Johanes Surjo Prabowo (Kasum TNI), Letjen TNI Hotmangara Pandjaitan (Sesmenpolhukam), Letjen TNI Budiman (Wakasad), Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo (Pangkostrad), Letjen TNI Marciano Norman (Dankodiklat AD), Letjen TNI Muhammad Noer Muis (Staf Khusus Panglima TNI), dan Letjen TNI Syarifudin Tipe (Rektor Universitas Pertahanan).

Dari umur dan masa pensiun, Al Araf menyatakan, ada empat nama yang paling mungkin memiliki angka pensiun paling lama, yakni Letjen TNI Budiman (55), Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo (56), Letjen TNI Marciano Norman (57) dan Letjen TNI Johanes Surjo Prabowo (57).
(T.S037/I007)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2011

Komentar Pembaca
Baca Juga