"Keterbukaan ini juga penting untuk menjawab keraguan publik atas potensi intervensi ini," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan keterlibatan pihak independen, jurnalis, atau pengacara publik dalam pengawalan perjalanan dari Bogota ke Jakarta ini, bisa dipertimbangkan juga.
Pasalnya, menurut dia, KPK dan Polri, dua institusi yang memonopoli akses pada tersangka, jelas tidak cukup untuk menjawab kecurigaan publik atas potensi intervensi.
"Publik perlu mencermati secara tajam gerakan pihak-pihak yang diduga potensial mengarahkan kesaksian Nazaruddin, baik dari Badan Anggaran DPR, PD, bahkan KPK dan Presiden RI," ucapnya, menegaskan.
Kasus Nazaruddin, kata dia, tidak bisa dipandang hanya upaya penyelesaian kisruh di Demokrat, tapi harus dilihat sebagai momentum membongkar korupsi politik mafia anggaran yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Nazaruddin.
"Dan mesti dijadikan momentum penataan politik penganggaran yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," katanya.
Kepolisian Negara RI menyatakan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin direncanakan hari Jumat (12/8) akan tiba di Indonesia dari Bogota, Kolombia.
"Mungkin besok kali yah, dalam perjalanan. Mungkin langsung diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis.
Anton mengatakan bahwa ia belum dapat menghubungi tim penjemput Nazaruddin, karena telepon selular tidak aktif saat di pesawat.
"Tinggal menunggu kedatangan saja dengan pesawat carteran saya kira mendaratnya di Halim Perdanakusuma," kata Anton.
Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Kolumbia pada hari Minggu (7/8) pukul 02.00 dini hari waktu setempat dan sempat mampir di beberapa negara.
(R021/C004)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
