"Ada semacam "deadlock", ada ketidaksepakatan mengambil keputusan. Di Eropa juga demikian, karena sekarang krisisnya bukan hanya membahayakan satu dua negara, membahayakan zona Eropa. Tapi toh sampai saat ini pengambilan keputusan yang tegas belum terjadi, sampai sekarang dampak krisis masih kita jumpai," katanya saat membuka kongres Keluarga Alumni ITS di Jakarta, Kamis.
Wapres menambahkan, situasi saat ini ke depan juga akan mengganggu perekonomian Indonesia. Untuk itu, menurut Wapres, perlu adanya payung hukum yang dapat memberikan rasa percaya diri untuk mengambil keputusan.
"Saya juga sampaikan ke semua instansi. Dalam situasi ini kita satu "kapal", jangan sampai telat ambil keputusan. Salah satunya, mari menyelesaikan landasan hukum dari penanganan hukum. Ada RUU JPSK, jaring pengaman sistem keuangan. Ini snagat penting," katanya.
Wapres mengatakan, pengalaman 1998 telah membuktikan, keterlambatan dalam mengambil kebijakan yang tepat karena adanya kegamangan membuat krisis ekonomi di Indonesia cukup dalam.
Selain itu, Wapres juga mengungkapkan, juga perlunya antisipasi lain dalam perekonomian menghadapi krisis Eropa yang bisa berdampak pada Indonesia.
"Antisipasi lain adalah persiapan lain dibidang ekonomi, ekspor impor, APBN, yang perlu disiapkan, seandainya ada penurunan kegiatan ekonomi perlu diimbangi APBN. Dunia usaha juga demikian," katanya.
Wapres menambahkan, struktur ekonomi Indonesia saat jauh lebih kuat dana lebih baik dibanding 1998. Namun demikian, Indonesia tetap harus waspada dan antisipatif bila krisis sewaktu-waktu datang.
"Struktur ekonomi kita lebih kuat. Tinggal kita sendiri sebagai nahkoda, bagimana kita menyetir kapal, ekonomi nasional ini, dari gelombang badai yang mungkin ada. Saya tidak bisa memprediksi yang terjadi. Tapi strategi yang paling baik adalah sedia payung sebelum hujan," katanya.
(T.M041/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
