sekitar 90.000 kasus hukum terkait perselisihan sewa telah dibawa ke pengadilan sejak awal tahun ini, meningkat 100 persen dari tahun laluAnkara (ANTARA) - Gejolak ekonomi yang didorong oleh melonjaknya inflasi telah menjerumuskan Turkiye ke dalam salah satu krisis properti terburuknya.
Di pasar persewaan, sekitar 90.000 kasus hukum terkait perselisihan sewa telah dibawa ke pengadilan sejak awal tahun ini, meningkat 100 persen dari tahun lalu, menurut laporan semi-resmi Anadolu Agency pada Selasa (22/8/2023) yang mengutip pernyataan Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc pada Jumat (18/8/2023).
Mekanisme arbitrase untuk konflik semacam itu akan diberlakukan pada 1 September untuk mengurangi beban kerja pengadilan, tambah laporan itu.
Perselisihan yang lebih parah, yang melibatkan konfrontasi fisik antara pemilik rumah dan penyewa, sering terjadi di kota-kota besar Turki.
Di kota terbesar di Turkiye, Istanbul, pemilik properti bahkan beralih ke sindikat kriminal untuk membela kepentingan mereka dalam sengketa sewa, dan perempuan lajang yang rentan menjadi sasaran utama, lapor situs berita digital Arti Gercek.
Baca juga: Dolar naik ke tertinggi 5 minggu karena khawatir inflasi, lira jatuh
Turkiye sedang berjuang melawan inflasi yang tidak terkendali selama bertahun-tahun. Inflasi pada Juli mencapai hampir 50 persen dan dapat meningkat menjadi 58 persen pada akhir tahun 2023, menurut bank sentral.
Melonjaknya inflasi mendorong tuan tanah di seluruh Turkiye untuk terus menaikkan harga sewa, beberapa di antaranya bahkan menuntut pembayaran sewa satu tahun di muka.
Harga sewa telah meningkat sebesar 101 persen setiap tahun pada Mei di seluruh Türkiye, menurut sebuah penelitian yang diungkapkan pada Juni oleh Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial Universitas Bahcesehir di Istanbul.
Peningkatan ini terutama terlihat di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara dan Izmir.
Untuk mengatasi masalah ini, parlemen pada akhir Juli memperpanjang peraturan yang membatasi kenaikan sewa hingga 25 persen hingga 1 Juli 2024.
Namun, tindakan tersebut hanya berlaku untuk perjanjian sewa yang sudah ada, sehingga properti yang baru disewa tidak terikat oleh peraturan tersebut, yang mendorong pemilik properti untuk mengevakuasi penyewa lama dan mencari penyewa baru untuk menghindari batasan tersebut.
Laporan menunjukkan bahwa Kementerian Kehakiman sedang mengerjakan amandemen yang akan menjatuhkan hukuman penjara bagi tuan tanah yang meminta harga sewa selangit.
Namun tuan tanah kecil juga berpendapat bahwa mereka hidup dari sewa properti mereka untuk memenuhi kebutuhan di tengah kesulitan ekonomi di Turkiye, dan harga sewa yang dibayarkan oleh penyewa tetap di bawah nilai wajar karena inflasi yang tinggi dan terus-menerus.
Baca juga: Masyarakat Turki hadapi tekanan melonjaknya harga pangan
Baca juga: Indeks harga konsumen Turki naik 3,92 persen pada Juni 2023
Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
