Banda Aceh (ANTARA News) - Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal mengharapkan semua pihak tidak menjadikan pelaksanaan ujian nasional sebagai sebuah persoalan yang harus dibesar-besarkan oleh berbagai kalangan.

"Kita harus menjadikan UN sama dengan ujian setiap akhir tahun ajaran di sekolah-sekolah, dan tidak sebagai hiruk pikuk dalam dunia pendidikan," katanya disela-sela membuka seminar pendidikan dan rapat kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh di Banda Aceh,Sabtu.

Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, Anggota Komisi X DPR, Mohd Faisal Amin, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, itu ia mengatakan bahwa ujian yang digelar merupakan sebuah alat untuk mengukur kompetensi yang dilakukan setiap akhir semester.

"Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan mendampingi anak didik dalam memperoleh nilai yang lebih baik setiap akhir semester dalam berbagai disiplin ilmu," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai, uji kompetensi yang dilakukan oleh setiap sekolah harus dapat menjadi sebuah acuan dasar guna mempersiapkan seluruh anak didik dalam menjawab berbagai soal-soal sesuai kisi-kisi kompetensi yang telah dipelajari siswa.

"UN yang digelar setiap tahun diseluruh Tanah Air tak ubahnya menganti soal-soal saja terhadap sejumlah displin ilmu," katanya.

Ia mengajak semua pihak untuk memberikan dampingan bagi anak yang memiliki kompetensi rendah agar bisa meningkatkan kemampunya guna melahirkan generasi-generasi yang memiliki nilai murni tanpa adanya nilai rekayasa.

"Pihak sekolah tidak boleh merekayasa nilia anak demi sebuah prestasi akan hasil akhir yang dicapai tiap-tiap lembaga pendidikan, karena cara tersebut dapat merusak masa depan bangsa," katanya.

Fasli berharap seluruh pihak yang ada di Aceh khusunya dan Indonesia umumnya agar dapat memberikan dampingan bagi anak-naknya secara menyeluruh dalam mencapai prestasi yang lebih baik dalam pendidikan.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam sambutan tertulis yang dibacakan T. Said Mustafa selaku Asisten II Pemerintah Aceh meminta, agar guru di sekolah tidak merekayasa nilai akhir siswa di provinsi setempat.

"UN bukanlah satu-satunya ukuran untuk mengukur tingkat keberhasilan dan mutu pendidikan yang dicapai suatu daerah" katanya.
(T.KR-IFL*BDA1)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011