Sabtu, 29 November 2014

Raja Ampat, Bukti Keberhasilan KKP Padukan Konservasi, Pariwisata, dan Ekonomi

| 3.511 Views
id Raja Ampat

      JAKARTA, 28/4 (ANTARA) -- Menyebut kawasan konservasi Raja Ampat, terbayang kemilau keindahan pemandangan bawah laut yang tiada duanya. Kawasan ini memang menjadi  pusat keanekaragaman hayati terumbu karang dunia. Di mana laut sekitar Kepulauan Raja Ampat memiliki keragaman spesies laut terkaya di dunia, termasuk  75 persen dari semua spesies karang yang dikenal. Keindahan Raja Ampat tentu tidak hanya untuk dinikmati saat ini saja, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Potensi kawasan konservasi Raja Ampat tersebut masih sangat besar. Oleh sebab itu untuk menjaganya, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengawinkan antara pariwisata, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada saat kunjungan kerja di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua. (Sabtu 26/04)


     Sharif menegaskan, konsep tersebut sudah diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program  (COREMAP), yang sudah masuk tahap III atau COREMAP III dimulai pada tahun 2013 dan berakhir pada 2017. Pada tahap II, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang pada kurun waktu 2003 hingga 2011, salah satu lokasinya di Kabupaten Raja Ampat. Melalui program ini, aktivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan secara kolaboratif berbasis masyarakat, berbagai mata pencaharian alternatif dikembangkan, monitoring kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang dilakukan secara berkala, serta meningkatkan  kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya secara lestari dan berkelanjutan. “Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di Raja Ampat. Termasuk  Anggaran COREMAP yang telah digulirkan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang efektif,” jelasnya.


     Sharif menjelaskan, wujud nyata program Coremap banyak dinikmati masyarakat. Di mana kabupaten Raja Ampat meliputi 39 kampung. Di setiap kampung tersebut memiliki suatu Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dengan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). LPSTK ini mengelola dana Village Grant untuk pembangunan fisik di kampung, yang besarannya berkisar Rp 50 – Rp 100 juta. Di samping itu terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengelola dana Seed Fund (dana bergulir) di setiap kampung, yang besarannya berkisar Rp. 50 – Rp 100 juta. Dana ini dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang mata pencaharian alternatif masyarakat. “Berbagai macam mata pencaharian alternatif yang dikembangkan di lokasi COREMAP II di antaranya, ikan asin, budidaya teripang, usaha minyak kelapa, usaha kue, usaha kerajinan tangan. Selain itu, terdapat beberapa Kelompok Masyarakat (pokmas) di setiap kampung, antara lain Pokmas Konservasi dan Pengawas, Pokmas Usaha dan Produksi dan Pokmas Pemberdayaan Masyarakat,” paparnya.


     Saat ini, kata Sharif, di 39 kampung lokasi COREMAP II Raja Ampat terdapat 137 kelompok masyarakat.  Di setiap kampung lokasi COREMAP II didirikan Pondok informasi yang dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Di Sekolah-sekolah diajarkan Muatan Lokal Pesisir dan Lautan. Masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, antara lain pelatihan tentang perikanan berkelanjutan, selam dan monitoring kesehatan terumbu karang, sistem pengawasan berbasis masyarakat dan teknik pengambilan data potensi perikanan dan tempat pendaratan ikan. “Dalam rangka mendukung pengelolaan pesisir dan laut khususnya terumbu karang di Raja Ampat telah ditetapkan Rencana Strategis Terumbu Karang dan Peraturan Daerah Terumbu Karang No. 19 Tahun 2010,” *ujarnya.



     Daerah Perlindungan Laut


     Sharif menegaskan, peran masyarakat pada program COREMAP sangat besar. Bahkan, di setiap kampung lokasi COREMAP II Raja Ampat ditetapkan Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang dikukuhkan dengan Peraturan Kampung. Penetapan ini dilakukan masyarakat kampung setempat untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan terumbu karang dari kegiatan penangkapan ikan dan aktifitas manusia lainnya yanag bisa merusak kawasan konservasi. Apalagi, kawasan terumbu karang yang kaya nutrisi menyediakan tempat hidup dan makanan bagi ikan untuk hidup, makan, tumbuh dan berkembang biak. “Saat ini DPL di lokasi COREMAP II Raja Ampat mencakup luasan berkisar 2.179,9 Ha. Kondisi Terumbu Karang di DPL mengalami peningkatan 30% dalam kurun waktu 4 tahun,” jelasnya.


     Selain DPL, tambah Sharif, pemerintah bersama masyarakat dan lembaga internasional lainnya menetapkan beberapa kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat. Di antaranya, Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, luas 60.000 ha dan SAP Waigeo sebelah Barat, luas 271.630 Ha. KKP juga membentuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Ayau Asia,  luas 101.400 Ha, KKPD Teluk Mayalibit, luas 53.100 Ha, KKPD Selat Dampier, luas 303.200 Ha,KKPD Kep. Kofiau dan Boo, luas 170.000 Ha serta KKPD Misool seluas 343.200 Ha. “Pada dasarnya Program COREMAP lebih fokus pada upaya mendorong partisipasi dan perubahan perilaku manusia, penguatan SDM dan kelembagaan serta pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat,” tandas Sharif.




     Budidaya Mutiara


     Menurut Sharif, selain wisata bahari, budidaya mutiara juga menjadi andalan kabupaten Raja Ampat. Dimana salah satu kawasan Konservasi Perairan Daerah Misool, dengan luas: 343.200 Ha yang saat ini dikelola oleh Kabupaten Raja Ampat, diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sumberdaya ikan dan dimanfaatkan untuk tujuan wisata bahari. Di perairan ini juga terdapat aktivitas budidaya mutiara nan canggih yang telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kampung disekitar kawasan konservasi. “Pola ini merupakan bukti bahwa konservasi tidak hanya perlindungan semata, namun upaya pemanfaatannya dapat menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.


     Ditambahkan, kawasan konservasi yang dikelola pusat tidak kalah menarik  yaitu SAP Waigeo Sebelah Barat.  Kawasan ini merupakan konservasi perairan seluas ± 271.630 Ha. yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui nomor Kep.65/MEN/2009 pada tanggal 3 September 2009. Kawasan konservasi ini merupakan kawasan yang sebelumnya dikelola Kementerian Kehutanan dan kemudian diserahterimakan pengelolaannya ke KKP. Waigeo Sebelah Barat merupakan ikon Raja Ampat yang telah dikenal dunia. Demikian pula kemilau mutiaranya memancar indah dan selalu menjadikan kenangan yang tak terlupakan sebagai penghias keindahan dunia. “Potensi wisata Waigeo Sebelah Barat dapat lebih tereksplorasi melalui kegiatan wisata selam maupun snorkelling. Ada banyak biota laut khas, diantaranya ada lebih dari 500 spesies koral dan ratusan ribu spesies ikan, termasuk Ikan Pari Manta yang indah,” ujarnya.


     Menurut Sharif, untuk mendukung percepatan pembangunan wisata bahari, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menindaklanjuti dan mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif melalui pemanfaatan wisata bahari yang berkelanjutan. Sinergi konservasi, pariwisata dan ekonomi yang didukung dengan keterpaduan berbagai pihak, yakni pemerintah, pemerintah daerah masyarakat, LSM baik lokal maupun internasional, para tokoh masyarakat, masyarakat adat serta para usahawan menjadi sangat penting. “Mereka akan bekerjasama sekaligus meningkatkan komitmen untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya kelautan kita. Untuk kemudian dikelola secara lestari dan dimanfaatkan secara bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tandasnya.


     Sharif kembali menegaskan, di kawasan segitiga terumbu karang seperti kepulauan Raja Ampat, yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan blue economy adalah sebuah keniscayaan. Terutama dengan pendekatan blue economy akan mendorong kita untuk mengelola sumberdaya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi. Konsep ini juga mengajarkan bagaimana menciptakan produk nir-limbah (zero waste) sekaligus menjawab ancaman kerentanan pangan serta krisis energi (fossil fuel). ”Konsep ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan serta mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan. Dan konsep blue economy ini mulai terwujud di Raja Ampat,” tegasnya.


     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)

Editor: PR Wire

COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga