"Yang sudah mulai dirasakan pada bidang pendidikan, karena ada peningkatan anggaran," kata Ronny, merujuk porsi 20 persen dari total APBN saat ini. Kendati begitu dia menekankan pengaturan aloasi anggaran untuk pendidikan tersebut, selain pengaturan dan pengawasan agar peruntukannya mencapai sasaran. "Saya kira untuk sektor ini sudah baik, sudah tepat, sudah ada peningkatan anggaran, tapi alokasinya harus benar, pengaturan di bawahnya harus tepat," kata Ronny.
Pengaturan dan alokasi ini disebutnya berkaitan dengan tujuan negara itu sendiri, yaitu bagaimana negara memberikan prioritas-prioritas demi kepentingan masyarakat setiap tahun. "Jangan sampai masyarakat masih merasa kekurangan," kata Ronny menekankan.
Ronny tak ingin terlalu cepat menyimpulkan alokasi itu sudah tepat atau efektif, khususnya dalam sektor pendidikan, karena menurutnya pembangunan bidang pendidikan adalah persoalan investasi jangka panjang yang tak bisa dilihatnya dengan segera atau segera setelah investasi ditanamkan. "Nanti kalau sudah berpuluh-puluh tahun baru kelihatan hasilnya," kata dia.
Otoritas negara telah merumuskan empat belas manfaat pajak, termasuk soal pendidikan yang disorot oleh Ronny tersebut. Ketigabelas manfaat pajak lainnya adalah manfaat untuk fasiltas dan infrastruktur, dana alokasi umum, Pemilihan Umum, penegakan hukum, subsidi pangan, subsidi BBM, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kelestarian budaya, transporasi massal, dan biaya listrik terjangkau.
Ronny mengatakan tak mengingat satu per satu dari keempatbelas manfaat pajak tersebut, namun dia menilai pemanfaatan dana pajak untuk sektor infrastruktur yang disebutnya vital bagi pembangunan nasional, masih menghadapi banyak kekurangan. "Saya merasakan masih banyak jalan-jalan yang bolong, gorong-gorong mampet dan sebagainya," kata dia.
Dia menganggap peningkatan sarana dan prasarana agar kegiatan perekonomian berjalan lancar, efisien dan efektif adalah hal paling penting dibandingkan sektor-sektor lainnya. "Jembatan harus diperbaiki, jalanan harus diperbagus supaya bisa menunjang kegiatan ekonomi," sambung Ronny. Kenyataannya, akses untuk kegiatan ekonomi memang vital untuk merangsang roda perekonomian berputar cepat dan merata ke semua kalangan dan dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Indonesia menghadapi persoalan ini, apalagi jika menyangkut daerah-daerah terpencil yang tak memiliki infrastruktur memadai.
Di atas itu semua, Ronny menekankan eksekusi anggaran yang benar demi kepentingan pembangunan nasional yang efisien dan efektif tadi. Dalam kata lain, dia menyoroti kinerja kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang mengeksekusi dana pajak tersebut.
"Kementrian keuangan sudah melakukan tugas dengan baik, tetapi mereka hanyalah penyelenggara, mereka cuma mengalokasikan. Yang kurang greget adalah kementrian lain," tegas Ronny.
Salah satu yang dia tunjuk kurang greget adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani masalah pembangunan infrastruktur. "Kementerian ini belum bisa menyerap anggaran sampai 100 persen, masih banyak program yang belum dijalankan," kata Ronny.
Dari analisis Ronny, direktur jenderal pada kementerian ini sedikit enggan mengeksekusi semua anggaran, karena khawatir dianggap melakukan praktik korupsi. Akibatnya pengadaan barang dan jasa menjadi belum jelas. Ketakutan ini membuat pembangunan infrastruktur tersendat, namun di sisi lain semestinya memaksa pemerintah dan pembuat undang-undang untuk mengawal legalitas kerja para pengeksekusi anggaran, di samping perkuatan pada sistem pengawasan.
"Yang harus diperbaiki adalah cara bagaimana kementerian atau lembaga dalam mengeksekusi anggaran dengan baik," kata Ronny. Ini jelas sebuah pekerjaan rumah bagi penyelenggara negara, dengan tujuan akhir memastikan bahwa uang pajak yang dibayarkan rakyat digunakan sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya untuk tujuan pembangunan nasional. "Uang ada, tapi pengelolaannya masih kurang baik jadi pembangunan macet seperti sekarang," tutup Ronny seakan menekankan garis tegas mengenai kritik selama ini dari banyak kalangan mengenai sistem pengelolaan dana pajak yang masih tidak optimal dan bolong-bolong itu.
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2013
