"Jepang mengajukan protes keras kepada Korea Utara melalui Kedutaan (di Beijing)," kata Menteri Luar Negeri Fumio Kishida kepada wartawan, seperti dilaporkan AFP.
Ia menambahkan, bagaimana pun keadaan itu tidak akan mengubah perundingan resmi para pejabat kedua negara yang dijadwalkan berlangsung di Beijing, Selasa depan.
Pertemuan itu bertujuan melihat perkembangan janji Pyongyang untuk menyelidiki nasib warga Jepang yang menjadi korban penculikan oleh agen-agen Korea Utara pada masa Perang Dingin.
Seorang pejabat pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa Korut meluncurkan dua rudal ke Laut Jepang (Laut Timur). Keduanya mendarat di perairan internasional.
"Pada konsultasi di tingkat pemerintah, kami ingin mengangkat masalah (rudal) ini dengan tegas," kata Kishida.
"Meski pun pertemuan itu akan membahas masalah penculikan, kami memandang kegiatan itu merupakan peluang yang baik untuk juga membahas masalah nuklir dan rudal."
Pertemuan dilakukan hampir satu bulan setelah Tokyo mengumumkan akan menghapuskan sanksi bagi Korut apabila negara itu menyelidiki ulang kasus penculikan -- masalah yang sudah bertahun-tahun ingin diselesaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe.
Jepang mengatakan bahwa penyelidikan itu harus mendasar dan dapat dipercaya, sebelum mencabut sanksi sepihak.
Korea Utara pada 2002 mengakui telah menculik 13 warga Jepang antara tahun 1970-an hingga 1980an untuk melatih mata-mata Korut dengan bahasa dan budaya Jepang.
Lima dari korban penculikan itu sudah dipulangkan tetapi Pyongyang mengatakan --tanpa disertai bukti -- bahwa delapan orang yang lain sudah meninggal sehingga memicu kegemparan di Jepang.
Sikap enggan Korut untuk menyelesaikan masalah penculikan ini demikian pula mengenai program nuklir dan rudal telah membuat pembicaraan mengenai normalisasi hubungan kedua negara keluar jalur.
(Uu.M007)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
