Konstitusi mengamanahkan bahwa pemilihan pemimpin nasional harus melalui proses demokrasi sesuai dengan pilihan rakyat. Karena itu, pada pemilu presiden mendatang agar dapat terselenggara secara damai, luber, dan jurdil,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai penyelenggaraan pemilu presiden pada 9 Juli mendatang bukan segala-galanya yang menentukan hidup matinya bangsa Indonesia, tapi
merupakan proses politik untuk memilih pemimpin di negara demokrasi.

"Konstitusi mengamanahkan bahwa pemilihan pemimpin nasional harus melalui proses demokrasi sesuai dengan pilihan rakyat. Karena itu, pada pemilu presiden mendatang agar dapat terselenggara secara damai,
luber, dan jurdil," kata Marzuki Alie ketika menerima pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan tersebut Marzuki Alie di dampingi oleh Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa dan Direktur Utama Center for Election and Political Party (CEPP) Qusnul Mariyah.

Menurut Marzuki, pimpinan DPRD provinsi sebagai elit politik sekaligus tokoh masyarakat di daerah agar mengajak semua elemen masyarakat di daerahnya untuk memahami proses politik, bahwa pemilu presiden bukan segala-galanya.

"Pemilu presiden adalah proses politik periodik selama lima tahunan untuk mencari pemimpin nasional pilihan rakyat. Siapapun yang terpilih, adalah presiden kita," kata Marzuki.

Marzuki juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu agar bekerja dengan secara independen, jujur, dan adil, dengan tidak menambah atau mengurangi suara untuk
memenangkan atau mengalahkan salah satu pasangan capres-capres.

Pada kesempatan tersebut, Agun Gunanjar Sudarsa mengimbau semua lapisan masyarakat untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), agar pemilu presiden dapat terselenggarana secara damai, luber, dan jurdil.

"Masyarakat agar hadir di TPS untuk melakukan pengawasan dan pengawasan proses penghitungan suara guna menghindari kecurangan," katanya.

Agun juga berharap, agar DPRD provinsi se-Indonesia menggunakan infrastrukturnya di daerah, untuk sama-sama menjaga dan mengawal proses penghitungan suara mulau dari tingkat TPS, PPS (kelurahan) dan
PPK (kecamatan), karena di tahapan tersebut rawan terjadi perubahan.

Pemilu Presiden, 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Hatta Rajasa.
(R024/I007)

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014