Apakah kemudian KMP dapat menggolkan RUU tersebut sesuai dengan keinginan mereka untuk menguasai mayoritas Pemerintahan Daerah dengan cara Pilkada melalui DPRD.
Perhelatan pada Sidang Paripurna yang akan diagendakan pada tanggal 25 September mendatang ini nampaknya akan menjadi suatu pembicaraan yang alot. Ujung dari pengambilan keputusannya hampir dapat dipastikan melalui voting.
Apabila voting berjalan dan kemudian KMP dikalahkan, maka secara kasat mata soliditas KMP tinggal cerita saja. Namun lain halnya kalau melalui voting tersebut KMP menang dan berhasil menggolkan RUU tersebut sesuai dengan kehendak mereka.
"Tentu ini akan menjadi tantangan besar bagi Pemerintahan Jokowi-JK ke depan terutama di basis-basis daerah," kata politisi Golkar Poempida Hidayatullah di Jakarta, Senin.
Walaupun hasil voting nanti tidak mudah untuk diperkirakan, akan ada kejutan-kejutan yang menarik sehingga membuat hasil akhir dari voting tersebut menjadi di luar dugaan.
"Jika kemudian KMP ragu disaat voting dan mendorong untuk memutuskan di periode persidangan berikutnya dengan konstalasi jumlah anggota dewan yang berbeda, maka secara psikologis politik akan menjadi beban tersendiri bagi KMP.
Pada akhirnya, mayoritas Rakyat Indonesia menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung," kata dia.
Kepesertaan masyarakat dalam pemilihan akan menambah tinggi kualitas dan legitimasi demokrasi yang berjalan. Akan sangat sulit untuk berlawanan dengan keinginan rakyat. Karena di ujung semua ini kepentingan rakyat adalah segala-galanya di era demokratis seperti sekarang ini.
"Bagi mereka yang masih berpikir bahwa rlit politik masih bisa memainkan permainan politik untuk berbeda dengan rakyat maka sebenarnya mereka itu semua lupa akan kepentingan rakyat," ujar Poempida
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
