Pers dengan kode etiknya terbukti mendukung sinergi dengan pemerintah
Denpasar (ANTARA News) - Kompetisi wartawan untuk mendapatkan berita aktual dan eksklusif dalam pemberitaan di media massanya masing-masing dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah untuk bekerja lebih transparan, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kamis.

"Saya akui dan ikut merasakan kian kompleksnya kompetisi pemberitaan di media massa. Saya pahami hal ini meningkatkan kinerja pemerintah, bahkan dapat menjadi cara memeriksa kembali dan menyeimbangkan apa yang sudah kami lakukan," ujarnya dalam Bali Democracy Forum (BMF) keenam di Denpasar, Bali. Dalam diskusinya dengan para pemangku kepentingan pers dari 25 negara itu, Marty mengemukakan, pekerjaan aparat pemerintah juga kian kompleks untuk mengimbangi mekanisme kerja pers dan masyarakat yang semakin mudah mengakses informasi.


"Sekalipun kompleks, saya menilai hal ini sangat positif dalam perkembangan demokrasi dalam satu negara maupun hubungan antar-negara. Bahkan, saya yakin sinergi pers dan pemerintah bisa menghilangkan kesenjangan informasi bagi masyarakat," ujarnya.


Mantan Duta Besar RI untuk Britania Raya itu mengemukakan pula, pers turut berperan memperjelas persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, karena beredar informasi di Internet yang tidak jelas fakta dan nara sumbernya.


"Pers dengan kode etiknya terbukti mendukung sinergi dengan pemerintah. Tidak sekadar sebagai penyeimbang informasi, namun saya menilai sangat penting bersinergi dengan media," katanya.

Ketika ditanya peserta dari Pakistan mengenai situasi politik RI pasca-pemilihan para ketua di DPR, DPD dan MPR, ia pun menyatakan, demokrasi di Indonesia selama ini sudah teruji penuh dinamika dan akan terselesaikan dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Perkembangan politik, ekonomi, sosial dan semua aspek kehidupan masyarakat di Indonesia dapat diakses siapa pun, termasuk masyarakat dunia, secara terbuka. Pers dalam hal ini sangat berperan membuka informasi global. Bahkan, pers mempermudah proses hubungan pemerintah antar-negara atas dasar nilai-nilai berdemokrasi," demikian Marty Nalegawa.


Bali Media Forum (BMF) keenam yang berlangsung 8 hingga 10 Oktober itu melibatkan 90 peserta, dan menjadi bagian dari Bali Democracy Forum (BDF) ketujuh yang berlangsung 10 hingga 11 Oktober 2014. (*)

Pewarta: Priyambodo RH
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014