Abuja (ANTARA News) - Nigeria pada Sabtu (7/2) mengumumkan penundaan pemilihan umum, yang dijadwalkan diselenggarakan dalam waktu dekat, dengan alasan keamanan.

Kepala Komisi Pemilihan Umum negeri itu Attahiru Jega mengatakan pemilihan presiden dan anggota Majelis Nasional ditunda sampai 28 Maret, dan pemilihan gubernur seta anggota Kongres Negara Bagian menjadi 11 April.

Pemungutan suara tersebut sebelumnya, masing-masing, dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari dan 28 Februari.

Jega mengatakan kepada wartawan di Markas Komisi Independen Pemilihan Umum Nasional (INEC) di Abuja bahwa tanggal baru yang diumumkan berada dalam kerangka hukum pemilihan umum Nigeria, demikian laporan Xinhua.

Perkembangan baru tersebut berkaitan dengan situasi keamanan di Afrika Barat, katanya. Namun ia menambahkan itu berada di luar lingkup badan pemilihan umum.

Jega menyatakan para kepala keamanan menyarankan penundaan enam pekan dari rencana awal, karena prajurit keamanan tak bisa dikerahkan akibat operasi melawan gerilyawan di bagian timur-laut negeri tersebut --yang dilanda kemelut.

"Jika personel keamanan, pemilih, pengawas pemilihan umum dan bahan pemilihan umum tak bisa dijamin, nyawa pemuda dan pemudi yang tak berdosa dan prospek pemungutan suara yang biasa dipercaya, bebas dan jujur akan sangat terancam," kata Jega kepada wartawan, sebagaimana dilaporkan kantor berita Prancis AFP.

Tentara dari Nigeria, yang didukung oleh prajurit dari Chad, Kamerun dan Niger, belum lama ini telah memulai kembali perang gabungan melawan gerilyawan Boko Haram akibat meningkatnya kekhawatiran bagi keamanan regional.

Sejak awal tahun ini, kelompok fanatik itu telah meningkatkan aksinya, sebagian untuk makin merusak proses demokrasi, yang dipandangnya tak sesuai dengan ajaran agama.

Presiden Goodluck Jonathan telah terlibat persaingan ketat dengan calon utama oposisi, mantan penguasai militer Muhammadu Buhari.

Namun karena kampanye kini diperpanjang, pengulas Dawn Dimolo dari satu perusahaan konsultasi mengatakan keuntungan kini beralih ke Partai Rakyat Demokratik (PDP), pimpinan Jonathan.

PDP, yang tak pernah keluar dari kekuasaan sejak Nigeria kembali ke kekuasaan sipil pada 1999, menjadi pihak petahana dan memiliki akses ke dana yang lebih besar dibandingkan dengan partai Buhari, All Progressives Congress (APC).

Perpanjangan kampanye dapat memberi peluang PDP meraih kembali suara tapi juga bisa mendongkrak APC --yang telah berulangkali mengklaim pemerintah "berusaha mencurangi pemungutan suara", kata Dimolo.

Negara asing, menurut kantor berita Inggris, Reuters, secara seksama mengamati bagaimana pemilihan umum akan diselenggarakan di ekonomi terbesar di Afrika itu dan telah menyampaikan keprihatinan mengenai kerusuhan di negeri tersebut, seperti yang terjadi setelah pemilihan umum 2011, ketika 800 orang tewas.

Penundaan itu dapat menyulut kerusuhan di kubu oposisi seperti di Ibu Kota Komersial, Lagos, dan Kota Terbesar Kedua di Nigeria, Kano, sebab oposisi dengan keras telah menentang penundaan.

(Uu.C003)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015