"Begini, sila-sila dalam Pancasila memang sudah tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Akan tetapi, naskah UUD 1945 tidak ada menyebutkan kata Pancasila," katanya di Semarang, Jumat.
Menurut dia, pemahaman kelima sila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itu sebagai Pancasila dapat dilihat dari sejarahnya ketika pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945.
Dari sejarahnya memang sudah jelas, kata dia, namun dari aspek hukum, Pancasila dengan rumusan lima sila itu secara eksplisit ternyata tidak disebutkan dalam naskah UUD 1945.
"Dulu sudah diamankan melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI," kata Bambang.
Pada Tap MPRS itu, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah itu, sudah dikukuhkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.
Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng itu, mengatakan sudah pula diterbitkan Tap MPR Nomor III/2000 yang menggantikan Tap MPRS Nomor XX/1966 untuk menguatkan Pancasila.
"Persoalannya, ketika itu MPR merupakan lembaga tertinggi negara, kedudukan Tap MPR menundukkan UU. Namun, sekarang MPR tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga tertinggi lagi," katanya.
Sekarang ini, kata dia, sudah ada Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan semua perundang-undangan harus merujuk pada Pancasila.
"Kalau hanya UU kan kurang kuat, UU susah menundukkan UU. Semestinya ditegaskan lagi dalam UUD 1945. Bukan pada Pembukaan, tetapi pada salah satu pasalnya melalui amendemen," katanya.
Makanya, ia mengatakan, MPR mengajak untuk mendiskusikan penegasan Pancasila itu melalui seminar dengan menghadirkan berbagai nara sumber yang berkompeten, termasuk kalangan perguruan tinggi.
"Kami bekerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Temanya Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD 1945 pada 16 Februari 2015," kata Bambang.
Narasumber yang diundang, di antaranya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siradj, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie, dan para pakar hukum.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
