"Maraknya pelaku begal merupakan imbas masih kurang perhatian pemerintah dan pimpinan daerah dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganya," ujar anggota DPRD Lampung Timur dari Partai NasDem, Yusron Amirruloh, di Batanghari, Senin.
Maraknya aksi begal sepeda motor di beberapa wilayah di Lampung Timur menurutnya, tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah daerah Lampung Timur dalam menyejahterakan masyarakatnya.
"Salah satunya adalah penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan menghadirkan investor, agar bisa menyerap tenaga kerja adalah salah satu cara mengurangi angka kriminalitas," katanya lagi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada 2013 tercatat 18,59 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 900.000 jiwa.
"Angka kemiskinan itu belum mengalami perubahan signifikan dari data tahun 2012," kata Kepala BPS Lampung Timur, Anwar, di Sukadana.
Ia mengatakan bahwa untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu, harus didukung tiga faktor, yakni kepemilikan penguasaan produksi, kemudahan akses modal produksi dan insfratruktur dari pemerintah daearah.
Menurutnya, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi tidak hanya berdasarkan daya beli konsumsi mayarakat.
Selain itu Anwar menjelaskan standarisasi daya konsumsi berdasarkan garis kemiskinan terkait pula dengan kebutuhan dasar di daerah itu, yakni Rp273.574 per kapita per bulan.
"Salah satu faktor untuk menentukan kemiskinan dapat dilihat dari daya beli masyarakatnya," ujarnya lagi.
Kepala BPS Lampung Timur itu menilai, program pengentasan kemiskinan di daerah itu hingga saat ini tidak sesuai dengan capaian yang ditargetkan.
Hal itu disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
Kabupaten Lampung Timur memiliki 24 kecamatan serta 252 desa, dengan jumlah penduduk hampir 900.000 jiwa yang sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan dan buruh.
BPS mencatat penghasilan masyarakat Lampung Timur masih rendah berkisar Rp120.000/kapita.
Pendapatan masyarakat per kapita tersebut di bawah standar dari hasil riset BPS berdasarkan kebutuhan dasar.
Berkaitan maraknya aksi pembegalan di Lampung Timur dan daerah lain di Lampung, termasuk warga Lampung yang dilaporkan menjadi pelaku pembegalan di daerah lain di Pulau Jawa dan wilayah lainnya, Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko menegaskan, selain dengan tindakan pengamanan dan antisipasi oleh pihak kepolisian setempat, perlu dukungan masyarakat dan jajaran pemerintahan.
"Selain ditangani secara hukum oleh kami dari kepolisian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, penanganan begal juga perlu pendekatan sosial ekonomi, dengan memberikan akses kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya di daerah ini, sehingga terbuka peluang pekerjaan agar menekan angka kriminalitas termasuk aksi pembegalan," ujar Kapolda pula.
(MS*B014)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2015
