"Soal OPM, pemerintah ada kepentingan terutama agar gerakan separatis Papua tidak berkepanjangan dan (Papua) tetap dalam integrasi NKRI," kata Hanafi di Gedung Nusantara I Jakarta, Rabu.
Hal itu diungkapkan terkait pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende yang mengatakan tidak dapat memberikan pengampunan dosa pelanggaran hukum yang dilakukan Panglima OPM Goliat Tambuni meskipun yang bersangkutan sudah menyerakan diri pada TNI.
Menurut Hanafi jangan sampai pernyataan Kapolda Papua justru menimbulkan perlawanan baru yaitu hal positif yang dilakukan TNI dengan cara persuasif justru berbalik arah.
Wakil Ketua Umum PAN itu meminta TNI tetap melakukan langkah persuasif tersebut karena itu. langkah penting untuk mengajak para pimpinan OPM yang bersedia menyerahkan diri dan bergabung dengan NKRI.
"Ini keberhasilan TNI melakukan tindakan persuasif dan terbukti pendekatan ini lebih bisa menenangkan hati panglima OPM dari pada menggunakan senjata," katanya.
Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menyatakan pengampunan untuk semua kasus kriminal Goliat dan pengikutnya, sesuai UU adalah hak Presiden dengan bisa memberikan abolisi, amnesti, atau rehabilitasi.
Yotje mengatakan Goliat dan pengikutnya selama ini dikenal sebagai kelompok bersenjata yang kejam karena sudah banyak orang yang tewas dalam aksi kejahatan yang dilancarkan Goliat.
Namun dia rela mengesampingkan penegakan hukum terhadap Goliat dan pengikutnya jika Presiden RI memberikan pengampunan kepada Goliat.
"Kalau memang ada pengampunan Presiden, penegakan hukum akan dikesampingkan," kata Kapolda.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
