Tidak hanya blok Mahakam yang kita take over, blok migas dan kontrak kerja pertambangan lainnya yang akan habis kontraknya harus dikelola negara. Nanti BUMN yang ditugasi langsung dalam operasionalnya."Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk memberikan 70 persen pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina karena sudah tepat dan sesuai dengan komitmen Pemerintah.
Politisi PKB dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, mengatakan, Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang serius untuk mengambil-alih dan mengelola blok Migas Mahakam Kalimantan yang telah habis kontrak kerjanya.
"Saya apresiasi keputusan Pemerintah itu. Angka 70 persen harus dilihat positif karena yang terpenting Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang pegang mayoritas," kata Ali.
Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPR itu menambahkan, Pemerintah hendaknya tidak hanya mengambil-alih pengelolaan blok Mahakam saja. Tapi blok-blok dan wilayah pertambangan lainnya yang akan habis kontraknya dikelola oleh negara melalui BUMN.
"Tidak hanya blok Mahakam yang kita take over, blok migas dan kontrak kerja pertambangan lainnya yang akan habis kontraknya harus dikelola negara. Nanti BUMN yang ditugasi langsung dalam operasionalnya," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan kebijakan pemerintah ini sudah selayaknya disambut baik oleh Pertamina. Untuk itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas tersebut harus memiliki persiapan matang dari segala aspek jika nantinya ingin menguasai 100 persen pengelolaan Blok Mahakam.
"Saya sebenarnya setuju saja nasionalisasi migas atau tambang apapun. Tapi tidak harus dipaksa, karena ini terkait hubungan multilateral," katanya.
Agus menyarankan agar Pertamina mempersiapkan segala sesuatu untuk mencaplok Blok Mahakam dalam kurun waktu tiga tahun ini. Mulai dari sumber daya manusia, kilang pengolahan gas, sampai pasar penjualan gas tersebut.
Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Pada akhir maka kontrak tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 triliun kaki kubik (TCF). Dari jumlah itu diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF.
"Tidak mudah menangani produksi gas sebesar itu. Buat PT Total E&P Indonesia menguntungkan, tapi belum tentu diambilalih Pertamina menguntungkan kalau mereka nggak siap dengan segala sesuatunya. Jangan sampai pendapatan negara malah turun," tegas Agus.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
