"Kita ingin kehadiran anggota DPR RI di rapat paripurna dan komisi tidak diwakili atau titip absen. Nanti kita kajilah soal penggunaan kembali finger print itu," kata Fadli di Jakarta, Jumat.
Yang pasti, sambungnya, bila seorang anggota DPR RI berhalangan hadir karena tugas kedewanan, tentu tak ada masalah kalau izin.
"Kalau izin itu legitimate, misalnya izin ke luar kota dalam tugas DPR, atau di tempat lain, itu bagaimana mekanismenya, saya kira enggak masalah. Tapi izin tidak berkaitan dengan tugas kedewanan, harus dicek lagi," kata Fadli.
Pimpinan DPR RI akan mendengarkan masukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bagaimana mekanisme izin seorang anggota DPR.
Dari data MKD, banyak anggota DPR yang tingkat kehadirannya pada rapat paripurna masa sidang III periode 2014-2015 rendah, dengan paling 17 persen dan paling tinggi 67 persen.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
