Pernyataan ini berkaitan dengan adanya sejumlah warga Indonesia yang mempercayai paham radikal hingga bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ISIS).
"Secara politik, Indonesia memerlukan penguatan legitimasi lembaga negara," kata Badrun, di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis.
"Dengan peningkatan kapasitas tersebut maka akan tumbuh kepercayaan rakyat kepada pejabatnya dan lembaga negara sehingga kehadiran model negara lain seperti NIIS/ISIS akan otomatis ditolak rakyat Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, dia menyatakan peningkatan legitimasi tersebut harus ditopang dengan kinerja pemerintah yang baik melalui program-program negara yang disusun secara cerdas oleh pemangku jabatan di pemerintahan.
Selain itu, legitimasi pemerintah yang kuat akan menumbuhkan rasa percaya dan cinta masyarakat kepada negara karena adanya jaminan hidup yang lebih baik di masa mendatang melalui kebijakan politik dan program pembangunan yang jelas dan berkesinambungan.
"Penguatan legitimasi lembaga negara meniscayakan kemampuan politisi, birokrasi, dan aparat negara yang lebih berintegritas, kredibilitas, kapabilitas dan profesionalitas yang tinggi," imbuhnya.
Sebelumnya pemberitaan tentang ISIS kembali mencuat setelah adanya serangkaian teror di Paris dan ada pernyataan Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, 384 WNI telah bergabung dengan kelompok radikal NIIS/ISIS.
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
