Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, dengan skema "onshore" atau di darat, akan lebih ekonomis dibandingkan skema lainnya.

"Pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dengan membangun kilang di darat saya lihat akan lebih ekonomis dibanding kilang LNG terapung (floating LNG/FLNG)," kata Ketua Bidang Ekuinteklh DPP PKS Memed Sosiawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Dalam catatannya, pembangunan blok Masela dengan menggunakan FLNG (Offshore) tanpa ada fasilitas di darat akan memerlukan investasi sebesar 17,83 miliar dolar AS. Sedangkan pembangunan LNG Plant di daratan (Onshore) dapat diperkirakan memerlukan investasi sebesar 12 miliar dolar AS.

Angka ini berbeda dengan proposal perkiraan biaya dari Inpex dan Shell, yang menyatakan bahwa, pembangunan kilang offshore hanya 14,8 miliar dolar AS. Sedangkan pembangunan kilang di darat onshore, mencapai 19,3 miliar dolar AS.

Perkiraan tersebut juga berbeda kajian Kemenko Maritim, yang menyatakan bahwa biaya pembagunan kilang darat (Onshore) sekitar 16 miliar dolar AS. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (Offshore), biayanya mencapai 22 miliar dolar AS.

"Dengan demikian, memang ada kesimpulan yang sama, bahwa kilang di darat (Onshore) lebih murah sekitar dibandingkan dengan kilang di laut (Offshore)," ucap Memed.

Dia juga menyebut masyarakat Maluku sendiri tentunya menginginkan agar pengolahan gas alam cairnya dilakukan di daratan (Onshore), sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh industri hilir gas seperti industri pupuk dan petrokimia.

"Sehingga terjadi trickle down effect yang dapat menumbuhkan perekonomian domestik Maluku," tutur dia.

Memed mengimbau pemerintah agar harus berani membuat keputusan yang memastikan gas di Blok Masela untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sesuai dengan konstitusi yang menyatakan, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Dengan demikian segala sumber daya alam, termasuk Blok Masela yang mengandung gas harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ucap Memed.

Sebagai informasi, Pemerintah hingga detik ini belum memutuskan arah pengembangan Lapangan Gas Masela, Maluku. Dua opsi muncul lewat pengolahan gas alam cair akan dibangun diatas kapal terapung di laut dengan Floating Liquid Natural Gas - FLNG (Offshore) atau dibangun di daratan di pulau yang terdekat dengan LNG Plant (Onshore).

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan pernyataan Presiden Joko Widodo soal keputusan proyek Blok Masela akan diambil pada 2018 adalah menyangkut keputusan investasi final atau (final investment decision/FID).

"Saya luruskan tadi yang dikatakan Bapak Presiden, tahun 2018 itu adalah keputusan investasi final (FID)," katanya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Sedangkan, menurut Sudirman, untuk tahapan persetujuan revisi rencana pengembangan (plan of development/POD) akan dilakukan dalam waktu dekat.

Mantan dirut PT Pindad (Persero) itu melanjutkan, sebenarnya keputusan revisi POD itu sudah terlambat.

"Kita tunggu wisdom (kebijakan) Pak Presiden. Keputusan (FID) pada 2018 itu baru terjadi kalau sekarang diputuskan POD-nya. Jika POD ini tidak diputuskan saat ini, maka untuk (FID) 2018 lupakan saja," ujarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016