"Vaksin palsu bisa diselesaikan jika ada crisis center. Setiap rumah sakit harus ada crisis center. Kalau tidak, saya yakin bisa terus ada masalah," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa. Pada hari yang sama orangtuan korban vaksin palsu menemui pimpinan DPR untuk mengadukan nasib mereka.
Crisis center, lanjut Akom tidak hanya berfungsi membantu menyelesaikan masalah korban vaksin, tetapi juga soal penindakan pada pelaku vaksin.
"Bukan hanya mengurus bagaimana korban vaksin palsu teratasi baik, tetapi juga masalah pelaku vaksin dipastikan dapat ditindak segera oleh aparat penegak hukum," kata dia.
"Akar masalah juga harus menjadi bagian dari crisis center," tambah Akom.
Dia mengatakan, masalah vaksin palsu akan dibicarakan lebih lanjut melalui rapat pimpinan di DPR. DPR nantinya akan memutuskan apakah masalah ini cukup diselesaikan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) atau justru perlu dibuat Tim Pengawasan Dewan untuk vaksin palsu.
"Kita akan membawa ke Rapat Pimpinan dulu. Kita akan mengambil keputusan bersama. Kalau tidak cukup dengan Panja, kita akan membuat tim Pengawasan Dewan, untuk vaksin palsu," tutur dia.
Tim Pengawasan ini nantinya terdiri dari lintas komisi yakni Komisi IX, III dan VI DPR. "Saya ingin pimpinan dewan ada didalamnya agar efektif. Teman-teman Komisi IX mayoritas di sana, Komisi III, dan VI agar cukup efektif melakukan pengawasan pelaksanaan masalah vaksin palsu," pungkas Akom.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
