"Kami sudah usulkan melalui Komisi IV DPR RI dan Kementan RI pun merespon baik, bahwa hewan ternak khususnya sapi juga harus mendapatkan progam asuransi," kata Herman Khaeron kepada Antara di Sukabumi, Jabar, Rabu.
Menurutnya, progam asuransi ini bertujuan untuk melindungi peternak dari berbagai yang bisa merugikan mereka, seperti serangan penyakit atau lain halnya. Pemberian asuransi ini sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 19 tahun 2013 tentan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Untuk besaran nilai premi asuransi yang harus dibayarkan peternak masih dalam pembahasan, namun sudah pasti pembayaran pokok premi tersebut disubsidi oleh pemerintah pusat sama seperti asuransi padi. Di mana petani hanya membayar 20 persen dari nilai premi dan 80 persennya disubsidi oleh pemerintah.
Diharapkan dengan adanya asuransi untuk hewan ternak khususnya sapi, bisa menggenjot produksi daging sapi sehingga tidak perlu impor lagi seperti di saat-saat tertentu salah satunya menghadapi Idul Fitri.
"Dengan adanya kejelasan perlindungan bagi peternak, bisa meningkatkan semangat bagi para peternak untuk menggenjot produksinya dan tujuan akhirnya peternak bisa meningkat kesejahteraannya," tambah Herman.
Sementara itu, Seketaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, Momon Rusmono mengatakan tidak hanya ternak saja yang mendapatkan progam asuransi, tetapi untuk petani yang lahannya berada di daerah rawan bencana pun harus mendapatkan progam tersebut.
Untuk itu pihaknya terus berupaya dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk, agar bisa tetap mencairkan asuransinya jika lahan pertaniannya terkena bencana dan berada di daerah rawan bencana.
"Upaya dari pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan petani terus kami galakan, yang salah satunya meningkatkan kualitas tenaga harian lepas (THL) penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan," katanya.
Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
