"Kementerian ini tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa bantuan dari teman-teman. Karena kita memiliki keterbatasan tenaga dan informasi. Jangan sampai desa yang tidak membutuhkan irigasi kita berikan irigasi. Nah kita tidak akan tahu kalau tidak ada yang menginformasikan," kata melalui keterangan tertulis.
Terkait hal tersebut, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika menjelaskan, upaya untuk menjadikan desa sebagai basis bisnis, tidak lain adalah demi kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, hal tersebut dikenal dengan program lumbung ekonomi desa. "Jadi desa harus menjadi lokus bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraannya," terangnya.
Erani menjelaskan, desa memiliki beberapa unit kegiatan ekonomi seperti halnya koperasi, dan usaha mikro menengah. Terkait hal tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu melengkapi beberapa unit kegiatan tersebut.
"Kami dorong BUMDes pada isu pengelolaan Sumber Daya Alam, dan sudah ada unsur pengelolaannya. Jadi tidak hanya sekadar penyediaan bahan baku, berikut dengan pendistribusiannya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua WAMTI, Agusdin Pulungan mengapresiasi dan mengaku tertarik dengan program BUMDes yang digalakkan oleh Kemendes PDTT. Menurutnya, misi BUMDes senada dengan misi WAMTI yang mencoba mengembangkan bisnis yang mampu berkembang di desa.
"Bisnis tersebut digerakkan melalui bidang pertanian, kelautan dan perikanan. Yang kami coba lakukan adalah bagaimana agar desa bisa memenuhi kebutuhan pangannya, dan bisa mensuplai pangan bagi wilayah sekitar bahkan dunia," ujarnya.
Agusdin mengatakan, telah melihat potensi bisnis tersebut di beberapa wilayah seperti halnya di Lampung Utara, Pandeglang, Lebak, Majalengka, Ciamis, dan Demak. Menurutnya, WAMTI dan Kemendes bisa berkolaborasi untuk mengembangkan ekonomi di desa.
Pewarta: -
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
