Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menginginkan berbagai kebijakan fiskal pemerintah dapat memperkuat peran pembangunan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memaksimalkan potensi pendapatan negara.

"Jangan sampai pemerintah, membuat kebijakan yang malah melemahkan peran-peran pembangunan BUMN. BUMN adalah mitra pembangunan," kata Refrizal dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, BUMN sebagai lokomotif pembangunan memiliki karakter khusus dan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ke depan.

Refrizal mencontohkan di bidang telekomunikasi, Menkominfo Rudiantara berencana membuat kebijakan untuk menurunkan tarif interkoneksi antar-operator seluler.

Dia berpendapat bahwa tidak ada jaminan industri non-BUMN akan membangun infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi baru di daerah terpencil.

Untuk itu, ia meminta kebijakan yang populis dalam jangka pendek, tapi berpotensi melemahkan pembangunan di masa depan harus ditinggalkan.

"Kita harus melihat pembangunan sebagai sesuatu yang berkesinambungan dan jangka panjang. Menteri-menteri bidang ekonomi harus sensitif mengenai hal ini," paparnya.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah mendorong lebih banyak lagi sinergi kerja sama antara dunia usaha nasional dengan badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian di berbagai daerah, kata Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR/DPD Tahun 2016 di Jakarta, Selasa (16/8).

Pada tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang didalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun.

Nilai investasi BUMN, lanjutnya, akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai hingga Rp764 triliun.

Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016