Utamanya kami ingin menyamakan persepsi salah satunya mengenai konflik sosial,"Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerjasama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna menandatangani nota kesepahaman terkait pencegahan radikalisme dan pemeliharaan keamanan.
"Utamanya kami ingin menyamakan persepsi salah satunya mengenai konflik sosial," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis.
Tito mengatakan penanganan sosial tidak bisa dilakukan lembaga namun harus sinergisitas melibatkan pihak berkepentingan lainya termasuk PBNU.
Jenderal polisi bintang empat itu menilai PBNU memiliki jaringan yang besar dan tercatat sebagai pendiri Bangsa Indonesia seperti halnya Polri dan TNI.
Melalui nota kesepahaman itu pemeliharaan keamanan dan antisipasi radikalisme akan dilakukan mulai dari pencegahan dan pemulihan, sedangkan penegakan hukum ditangani Polri.
Tito menekankan nota kesepahaman di bawah koordinasi PBNU dalam konsep mencegah konflik sosial yang di luar koridor penegakan hukum.
Sementara itu Ketua PBNU Said Aqil Siradj menambahkan kerjasama antara Polri dan PBNU telah berlangsung lama namun belum secara formal.
"Penandatanganan MoU hanya formalitas karena kerjasamanya telah berjalan lama," ujar Said.
Said menyebutkan PBNU berupaya mewujudkan keamanan masyarakat yang kondusif dan mempersempit radikalisme bersama pihak lain.
Penandatanganan nota kesepahaman itu dihadiri PWNU Jawa Timur Mutawakkil Allallah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur dan unsur PCNU dan badan otonom.
Turut hadir juga Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim, pejabat utama Mabes Polri dan Polda Jatim, sejumlah rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan agama.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
