"Itu dibutuhkan untuk menghindari pemberitaan yang tidak benar, yang kerap dilakukan oleh media-media tidak jelas. Tidak memiliki badan hukum, tidak memiliki alamat jelas, dan tidak pula memiliki struktur redaksi," katanya saat menerima perwakilan Dewan Pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Zulkifli mengatakan, munculnya media abal-abal merupakan dampak dari era reformasi yang membuka pintu kebebasan pers, dan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.
"Pers menjadi kekuatan yang tidak terkendali, karena bebas sebebas-bebasnya. Karena itu rencana Dewan Pers untuk melakukan penertiban tersebut patut didukung," katanya.
Selain itu, Ketua MPR juga berharap pers Indonesia bisa besikap lebih independen dan tidak membela kekuatan tertentu sehingga memutarbalikkan fakta.
"Saat ini kondisi tersebut sudah terjadi. Ini harus ditertibkan, jangan sampai masyarakat tidak peduli lagi terhadap media, lantaran ulah media sendiri," kata Zulkifli.
Delegasi Dewan Pers mengunjungi Ketua MPR untuk menyampaikan undangan peringatan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung pada Februari 2016 di Ambon.
"Pada Hari Pers Nasional, kami juga akan membahas persoalan hoax, masalah yang akhir-akhir ini begitu ramai dibicarakan, dan mampu membuat persoalan kecil menjadi besar," kata salah seorang delegasi Dewan Pers, Margiono.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
