"Dalam kesempatan bertemu dengan masyarakat di panti asuhan Darul Istiqomah, Bailang, ada berbagai usulan, masukan dan aspirasi yang disampaikan untuk diperjuangkan," kata Aditya Moha, di Manado, Kamis.
Aditya mengatakan, meskipun merupakan anggota komisi XI yang membidangi urusan perekonomian, tetapi aspirasi yang mencuat tidak hanya seputar hal tersebut, tetapi juga ada tentang pengangkatan PNS dan honorer, kemudian biaya masuk kuliah kedokteran yang mahal, bantuan untuk pesantren, KIP, KIS, pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat.
Dia mengatakan, sebagai wakil rakyat tentu semua aspirasi yang sudah disampaikan kepada dalam reses tersebut, akan diperjuangkan, di pusat karena memang itulah tugas dan kewajibannya memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Bicara mengenai perekonomian, Aditya mengatakan ada banyak program pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mereka sudah usulkan dan setujui untuk dilaksanakan.
Ekonomi di Sulut, kata Aditya bertumbuh 6,17 persen, dan jika dilihat dari konteks nasional memang baik, tetapi justru di daerah sendiri tidak terlalu tinggi.
"Artinya belum mencapai cita-cita tinggi kita, bagaimana menciptakan sendi-sendi potensi ekonomi yang baik untuk menjaga stabilitas dan membangkitkan ekonomi di satu daerah," katanya.
Mengenai ekonomi syariah, kata Aditya, peningkatannya menjadi hal yang fundamental, dan BI sebagai bank sentral milik Indonesia juga serius mendukung pengelolaannya yang terlihat dari bantuan keuangan dan pendampingan BI bagi pesantren dan dia mau ada percontohannya di Sulut nantinya.
Aditya mengatakan, ikut hadir dalam reses tersebut, Ketua MUI Sulut Abud Wahap Gafur, Kepala Perwakilan BI Sulut Soekowardoyo, Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Pusat Rifki Ismail, tokoh-tokoh Muhammadiya, NU dan Pimpinan pesantren Darul Istiqomah.
(KR-JHB/G004)
Pewarta: Joyce Bakarakombang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
