Pangkalpinang (ANTARA News) - Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB), Rachamd Djaya, mengharapkan DPR melalui hak angketnya dapat membongkar dugaan praktik perdagangan bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan masyarakat konsumen. "Kami harapkan DPR benar-benar berpihak kepada masyarakat untuk membongkar dugaan mafia BBM, karena masyarakat konsumen termasuk yang ada di Bangka bukan hanya kesulitan mendapatkan BBM, tetapi juga terjerat harga mahal," ujarnya di Pangkalpinang, Kamis. Pernyataan itu dikemukakan sehubungan kesepakatan DPR akan menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, sekaligus dukungan terhadap pernyatan Rizal Ramli agar DPR melalui hak angketnya juga mampu membongkar mafia BBM. Ia mengemukakan, pihak DPR dan aparat kepolisian yang berkompeten mengatasi masalah ini harus serius menegakkan hukum agar tata niaga BBM berjalan dengan baik dan masyarakat konsumen tidak dirugikan. Hal senada dikemukakan wakil ketua YLPKB, Didit Achmad bahwa kejahatan dalam bentuk mafia BBM sangat mungkin terjadi karena lemahnya penegakkan hukum oleh aparat, sehingga yang rugi tetap masyarakat konsumen. Karena itu, katanya, kunci keberhasilan mengatasi masalah kejahatan BBM adalah penegakkan hukum secara adil dengan menangkap pelakunya tanpa pandang bulu karena sudah melawan hukum. Ia menyatakan, dampak BBM ini sudah menasional melanda seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Bangka dan Belitung kini masih terus antre di sejumlah SPBU untuk mendapatkan BBM, sehingga sebagian diantaranya memilih membeli BBM eceran dengan harga tinggi. "Sebagai lembaga konsumen kami memang tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan, tetapi secara moral kalau memang terbukti kami mendukung penindakan terhadap mafia BBM," demikian Didit Achmad.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008