Jerusalem (ANTARA News)- Para perunding Israel dan Suriah bertemu secara terpisah dengan para penengah di Turki, Selasa untuk perundingan tidak langsung putaran ketiga yang bisa dipersulit oleh usaha-usaha anggota parlemen untuk menghambat penyerahan Dataran Tinggi Golan yang diduduki negara Yahudi itu. Utusan-utusan Shalom Turjeman dan Yoram Turbowitz menuju Turki di mana para diplomat akan pergi-pulang antara lokasi-lokasi terpisah di mana kedua delegasi itu akan berada, kata seorang pejabat Israel. Pejabat itu, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan Israel mengharapkan kedua pihak akan maju ke perundingan-perundingan langsung pada pekan-pekan mendatang. Suriah dan Israel, Mei mengumumkan bahwa mereka telah mulai melakukan perundingan perdamaian tidak langsung melalui penengah-penengah Turki, mengakhiri kemacetan selama delapan tahun. PM israel Ehud Olmert pada saat itu mengatakan Israel ingin membuat konsesi-konsesi besar dalam apa yang dianggap sebagai menunjuk pada Dataran Tinggi Golan, yang Israel rebut dalam Perang Timur Tengah tahun 1967 dan dianeksasi tahun 1981, satu tindakan yang tidak pernah diakui masyarakat internasional. Pada hari Senin, sebuah rancangan undang-undang disusun yang akan membuat lebih sulit menyerahkan Dataran Tinggi Golan itu kepada Suriah disetujui dalam pembahasan pertama di parlemen. Rancangan undang-undang itu menetapkan bahwa setiap keputusan untuk melepaskan daerah itu harus melalui satu referendum kecuali mendapat dukungan dua pertiga dari para anggota parlemen. Rancangan undang-undang itu masih harus disetujui pada pembahasan tingkat kedua dan ketiga sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Sejumlah 65 anggota dari parlemen yang memiliki 120 kursi mendukung rancangan undang-undang itu, Senin dengan 18 anggota menentang. Para anggota partai Kadima yang berhaluan tengah pimpinan PM Olmert termasuk diantara yang menyetujui rancangan undang-undang itu, begitu juga para anggota dari partai Buruh yang berhaluan kiri tengah dan partai Shas dari kelompok agama yang adalah mitra dalam koalisi yang memerintah, demikian AFP.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008