counter

Srikandi Milenial desak segera lantik pimpinan KPK terpilih

Srikandi Milenial desak segera lantik pimpinan KPK terpilih

Sejumlah perempuan dari Srikandi Milenial beraksi damai mendesak pelantikan segera terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/9/2019). ANTARA/Taufik Ridwan

Pada aksi itu, sejumlah wanita yang tergabung dalam Srikandi Milenial membentangkan bendara Merah Putih berukuran besar di depan gedung KPK.
Jakarta (ANTARA) - Massa dari Srikandi Milenial dan Masyarakat Penegakkan Demokrasi (MPD) mendesak pemerintah segera melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023.

Srikandi Milenial dan MPD melakukan aksi damai di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, menyampaikan tuntutan pelantikan pimpinan KPK baru lantaran pimpinan yang lama telah menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo.

"KPK sekarang tidak memiliki pimpinan," kata koordinator aksi, Awaludin saat berorasi.

Baca juga: Sandiaga dukung pimpinan baru perkuat KPK

Baca juga: Fahri Hamzah minta Presiden segera lantik pimpinan KPK 2019---2023

Baca juga: Bentangkan Merah Putih, massa dukung Jokowi lantik pimpinan baru KPK


Awaludin berharap Presiden Jokowi segera melantik pimpinan KPK baru guna meneruskan misi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dikatakan Awaludin, pimpinan KPK seperti Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang tidak memiliki agenda pemberantasan korupsi dan mementingkan kepentingan satu kelompok.

Pada aksi itu, sejumlah wanita yang tergabung dalam Srikandi Milenial membentangkan bendara Merah Putih berukuran besar di depan gedung KPK.

Pengunjuk rasa juga membagikan bunga mawar kepada massa yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa, sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan KPK periode 2019-2023, yakni Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Irjen Pol Firli Bahuri.

Sementara itu, pimpinan KPK lama yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang sempat menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi, sebagai reaksi protes terkait pengesahan revisi Undang-Undang tentang KPK.

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keraguan pada KPK adalah bentuk perhatian publik

Komentar