Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) perlu menyiapkan program dan persiapan konkret untuk menampung kembali sekitar 24 ribu warga perantau di Malaysia, kata Ketua DPR Aceh Sayed Fuad Zakaria. "Mulai saat ini kita harus memikirkan program dan kegiatan konkret sebagai upaya persiapan jika warga Aceh di Malaysia itu dipulangkan ke tanah air secara bertahap," katanya di Banda Aceh, Sabtu. Saat membuka masa persidangan III DPR Aceh 2008, ia menyatakan persiapan dini itu penting sehingga kepulangan mereka kembali ke Aceh tidak menimbulkan masalah baru, khususnya dalam soal hubungan dengan Pemerintah Malaysia. Program dan kegiatan untuk menyambut kepulangan para perantau di Malaysia dan tercatat sebagai pemegang "kartu tsunami" itu, dia berharap Pemerintah Aceh agar memasukkan dalam Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBA Tahun 2009. "PPAS APBA 2009 saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat Panitia Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Sebaiknya persiapan kita untuk menyambut mereka kembali ke Aceh agar dimasukkan dalam PPAS tersebut," tambah Sayed. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Pemerintah Malaysia akhirnya mengabulkan permohonan Pemerintah Aceh untuk memperpanjang izin tinggal terhadap 24.000 warga perantau pasca tsunami asal Aceh itu di negara jiran tersebut. "Namun, berapa lama masa perpanjangan itu belum ditentukan dan diputuskan pihak Kerajaan Malaysia. Tetapi, kita juga berterima kasih kepada Pemerintah Malaysia, Kementerian Luar Negeri RI dan Gubernur serta semua pihak atas masalah warga perantau itu," tambahnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008