Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI memperkirakan Panitia Angket Kenaikan Harga BBM DPR RI tidak akan bisa bekerja optimal karena adanya hambatan dari internal fraksi-fraksi sebagai akibat dari banyak kegiatan politik menjelang Pemilu 2009. "Kami maunya hak angket ini dipercepat. Kalau bisa dipercepat, mengapa mesti diperlambat," kata Sekretaris FPD DPR Sutan Batugana dalam dialektika demokrasi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat. Diskusi bertajuk "Menebak Arah Hak Angket" juga menghadirkan Ketua Panitia Angket DPR Zulkifli Hasan. Dia mengemukakan, saat ini sudah masuk kampanye Pemilu hingga 9 bulan mendatang. Partai-partai makin sibuk dengan kegiatan politik. Partai-partai akan sibuk dengan kegiatan memenangkan Pemilu dan menyusun daftar Caleg. Setelah menyusun daftar Caleg, partai-partai akan memikirkan bagaimana menyusun strategi untuk memenangi pemilihan presiden. "Memang angket ini tidak ada batasnya. Tetapi kalau anggota DPR akan sibuk kampanye, kami perkirakan tidak akan bisa optimal," katanya. Jika hak angket ini diperpanjang hingga DPR periode yang akan datang, akan lebih tidak optimal lagi. "Kalau orangnya beda, pasti `letoy` (loyo). Catat itu," katanya. Dia mengemukakan, DPR mendatang belum tentu punya komitmen yang sama untuk menuntaskan hak angket. Jika akan dilanjutkan pun justru akan menjadi beban karena tidak tahu proses awalnya. "Bagi presiden mendatang, siapapun presiden, hak angket tentu menjadi beban," katanya. Karena itu, sebaiknya hak angket segera dituntaskan agar tidak mengganggu Pemilu dan tidak menjadi beban bagi pemerintahan mendatang. Selain meminta hak angket dipercepat penyelesaiannya, pihaknya juga berharap panitia angket "fair". Jangan hanya fokus kepada pejabat saat ini. "Jangan hanya menteri saat ini dan mantan-mantan menteri, kalau perlu memanggil presiden, panggil semua mantan presiden juga. Itu `fair` karena masalah minyak ini sudah puluhan tahun," katanya. Dia juga mengemukakan, hak angket ini jangan sampai dibajak untuk kepentingan tertentu. Hak angket juga jangan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. "Saya yakin KPK juga bergerak, menyadap dan sebagainya. makanya jangan macam-macam," katanya. Dia menyatakan, keputusan menaikkan harga BBM bukan hanya kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia. "Hampir semua negara menaikkan harga minyaknya. Mungkin tidak termasuk Venezuela," katanya. Keputusan ini juga tidak menyalahi UU karena DPR bersama pemerintah dalam membahas RUU APBN-P 2008 sudah sepakat mengenai alternatif kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia. Zulkifli Hasan mengemukakan, sebaiknya memang hak angket ini dipercepat penyelesaiannya. "Kalau memang bisa secepatnya, semakin baik. Kalau Desember bisa selesai kenapa tidak," katanya. Zulkifli juga mengemukakan, panitia angket terus bekerja. Saat ini, fraksi-fraksi masih membahas materi persoalan dan materi itu akan dibahas dalam rapat pleno. "Selama dua minggu ini, fraksi membahas persoalan perminyakan secara internal,` katanya. Panitia angket juga terbuka bagi pihak lain yang akan menyampaikan aspirasi, data dan informasi mengenai persoalan perminyakan nasional. Panitia angket juga siap bekerjasama dengan pihak terkait, termasuk KPK, BPK dan PPATK.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008