Banda Aceh (ANTARA News) - Anggota DPRA diharapkan jangan tutup mata terhadap kondisi korban konflik asal kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang bertahan hingga 23 hari di tenda pengungsian di Banda Aceh. "Hingga kini, belum ada satu pun pejabat publik yang datang mengunjungi masyarakat, untuk melihat langsung kondisi mereka," kata Ketua Badan Pengurus Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Hendra Budian di Banda Aceh, Jumat. Dia menyesalkan sikap anggota DPR Aceh asal pemilihan wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah yang hingga kini tidak pernah menunjukkan sikap keberpihakan terhadap kondisi kemanusiaan korban konflik. Seharusnya anggota dewan yang sudah dipilih rakyat memiliki tanggung jawab politik untuk memfasilitasi masyarakat yang berasal dari daerah pemilihan mereka, kata Hendra. Dia menyebutkan, ada sekitar tujuh anggota DPRA yang berasal dari daerah pemilihan Bener Meriah dan Aceh Tengah, namun tidak satu pun datang ke tempat pengungsi untuk melihat kondisi korban konflik. Menurut dia, kondisi fisik ratusan korban konflik yang mendiami tenda di Kampung Ateuk yang berdekatan dengan kantor AJMI mulai melemah dan terserang berbagai macam penyakit karena kondisi tempat tinggal yang tidak memadai. Dari 874 korban konflik, 378 di antaranya adalah perempuan berusia lanjut ditambah keberadaan anak-anak berusia sekitar delapan bulan hingga 10 tahun. Hendra mengatakan mereka mulai terserang berbagai penyakit seperti diare, kurang darah, batuk-batuk hingga penyakit pernafasan. Jika kondisi ini dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kondisi masyarakat itu sendiri, tambahnya. "Melihat saja tidak pernah ditambah lagi tidak ada pelayanan dan bantuan dari pemerintah," ujarnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008