Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia belum menawarkan penyelesaian trilateral dan terus mengikuti dengan cermat perkembangan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja yang telah menjadi isu utama dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Singapura, kata seorang juru bicara. "Untuk pendekatan pihak ketiga harus ada kesiapan dari kedua pihak untuk meminta bantuan pihak ketiga...kita mengikuti dengan cermat (kasus itu)," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri RI Teuku Faizasyah di Jakarta, Jumat. Menurut Faiza, Indonesia belum menawarkan suatu upaya penyelesaian perselisihan dua negara anggota ASEAN itu secara trilateral. Ia menjelaskan bahwa saat ini negara-negara anggota ASEAN yang lain termasuk Indonesia memberikan waktu kepada kedua negara itu untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara dwipihak. Mencuatnya kasus perselisihan perbatasan antara kedua negara itu seakan-akan membuat sejumlah kemajuan yang telah dicapai ASEAN hilang selama AMM, 21-24 Juli 2008. Thailand dan Kamboja akan menggelar pertemuan dwipihak untuk kedua kalinya pada pekan depan guna membahas masalah itu. Dalam sidang tahunan tingkat Menlu ASEAN itu, para Menlu ASEAN telah menyeru kedua belah pihak untuk menahan diri, mengupayakan penyelesaian cepat dan menjaga "status quo". Pertemuan AMM juga menyarankan pembentukan "kelompok penghubung" guna bertindak sebagai penengah bagi kedua pihak. Namun usulan itu tidak mencapai konsensus. Pusat pertikaian adalah tanah seluas 4,6 kilometer persegi yang terletak di sekitar candi abad ke-11 Preah Vihear, yang diklaim oleh kedua negara. Candi berumur 900 tahun itu diputuskan menjadi kawasan Kamboja dalam pengadilan internasional 1962. Sekitar empat ribu prajurit dari kedua negara bertetangga itu saling berhadapan di daerah yang tidak jauh dari kuil Preah Vihear yang menjadikan wilayah itu sebagai satu dari daerah paling berbahaya dalam sejarah ketegangan di kawasan tersebut selama satu dasawarsa terakhir.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008