Hasil survei program DP Rp0 tak dirasakan masyarakat diterima Anies

Hasil survei program DP Rp0 tak dirasakan masyarakat diterima Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA/Ricky Prayoga/pri)

Survei kami lihat, kami terima, cukup seperti itu saja
Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui telah menerima hasil survei bahwa program rumah DP Rp0 tidak dirasakan oleh masyarakat dan akan menempatkannya sebagai salah satu hasil penelitian.

"Kalau survei, tempatkan saja sebagai survei, hasil penelitian, tidak lebih dari itu. Survei kami lihat, kami terima, cukup seperti itu saja," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Anies menyebut dirinya belum tahu metode yang digunakan lembaga survei tersebut sehingga hasilnya seperti itu dan menyebut dirinya akan membaca dan mempelajari hasil survei tersebut.

Baca juga: Ketiadaan wakil gubernur dinilai mempengaruhi kinerja Anies

"Saya nggak tahu caranya bagaimana mereka melakukan survei. Saya juga dulu pernah menjadi surveyor. Saya tahu persis bagaimana. Nanti saya akan baca secara lengkap," ucap Anies.

Namun demikian, Anies mengaku pihaknya mengapresiasi lembaga survei yang berinisiatif untuk melakukan kajian mengenai hasil kerja Pemprov DKI Jakarta.

"Kami mengapresiasi lembaga survei, mereka berinisiatif dan semua hasil akan kami gunakan untuk kami meningkatkan kinerja," ucap Anies.

Lembaga Populi Center menggelar survei terkait tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja dan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Anies : DWP sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kinerja

Berdasarkan hasil survei 2019, tingkat kepuasan responden sebesar 58,5 persen yang turun dari tahun sebelumnya sebesar 58,9 persen, dengan yang sangat puas sebesar 7 persen yang juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 persen.

Survei itu, dilakukan Populi pada 9-18 September 2019 menggunakan kuesioner eksperimental dengan kaidah probability sampling di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta dengan jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen, dengan margin of error kurang-lebih 4,00 persen.

Berdasarkan survei itu, program DP Rp0 dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya dan program yang paling dirasakan masyarakat adalah KJP Plus sebanyak 37 persen.

"Program yang paling dirasakan manfaatnya, itu 37 persen KJP Plus. Program yang paling tidak dirasakan manfaatnya, ini ada program DP Rp0 sebesar 16,5 persen," kata peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya, Slipi, Jakarta Barat

Jefri menyebutkan 58,5 persen masyarakat menilai puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Namun sebanyak 13,1 persen menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta tidak mengalami perubahan.

Baca juga: Anies: Serapan anggaran 45,5 persen masih sesuai rencana

"Kemudian untuk kepuasan kinerja Pemprov DKI Jakarta, secara keseluruhan masyarakat menjawab puas. Penilaian atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun terakhir, bagus kinerjanya sebanyak 20,1 persen. Kemudian selanjutnya ada lagi yang menilai bahwa dia tidak ada perubahan itu 13,1 persen," sambungnya.

Adapun hasil survei tersebut adalah:
Tingkat kepuasan September 2019:
Sangat Puas 7,0 persen
Puas 58,5 persen
Tidak Puas 26,8 persen
Sangat Tidak Puas 1,3 persen
Tidak Tahu 6,3 persen

Tingkat kepuasan Oktober 2018:
Sangat Puas 10,9 persen
Puas 58,9 persen
Tidak Puas 25,9 persen
Sangat Tidak Puas 1,0 persen
Tidak Tahu 2,5 persen

Adapun untuk program paling dirasakan manfaatnya oleh responden adalah:
Program KJP Plus 37,0 persen
Tidak ada 10,0 persen
Program BPJS 9,2 persen
Program JAK-Lingko 7,8 persen
Jakarta Bersih 2,0 persen
Program KIS 1,9 persen

Baca juga: Tak capai target, TKD PNS Jakarta ditunda hingga dipotong

Program paling tidak dirasakan manfaatnya oleh responden:
Tidak ada 30,0 persen
Program DP Rp 0 16,5 persen
Program KJP Plus 6,6 persen
Bantuan Lansia 4,5 persen
Program PKH 3,6 persen
Bantuan Sosial 2,7 persen

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pejabat DKI Jakarta teken perjanjian di depan gubernur

Komentar