PITA: Kinerja Heru tak bisa disamakan dengan gubernur sebelumnya

Jakarta (ANTARA) -

Perkumpulan Pemuda Cinta Tanah Air (PITA) menyebutkan, kinerja Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak bisa disamakan dengan kinerja gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

"Mengukur kinerja Heru itu tidak bisa disamakan dengan mengukur kinerja Gubernur yang diusung oleh partai politik. Heru datang ke DKI sebagai PJ Gubernur itu dia sendirian," kata Bendahara Umum PITA Deni Martanti menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Deni juga menjelaskan, terobosan-terobosan Heru dinilai lebih bagus jika dibanding dengan gubernur sebelumnya.

"Jadi sebetulnya dalam 6 bulan dengan berbagai terobosan Heru seperti reformasi birokrasi, infrastruktur banjir, mengoptimalkan transportasi publik itu cukup bagus," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur diminta ikuti Rencana Pembangunan Daerah Anies Baswedan

Deni menyebutkan, kejanggalan APBD DKI itu seperti adanya anggaran kopong, kelebihan bayar dan lain-lain sudah menjadi tradisi sejak era gubernur sebelumnya.

"Kita bicara perencanaan anggaran 2023 ya, kita bisa bayangkan bagaimana PJ Heru berjibaku sendirian menghadapi iklim politik yang pada saat itu masih dilingkari sisa-sisa kekuasaan Anies," kata dia.

"Sehingga nampaknya PJ Heru menghadapi suasana politik DPRD yang mungkin masih menggunakan tradisi lama," katanya lagi.

Ketika disinggung soal pernyataan Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengenai evaluasi Heru Budi Hartono oleh Kemendagri yang dianggapnya Heru tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Deni mengaku tak heran kalau yang menyampaikannya adalah PKS.

"Kalau PKS yang ngomong, ya pahamlah ya posisinya dimana, sekali-kali ayo kita kaji pikiran Heru. Misalnya Kepgub 292/2023 aja dulu biar kita semua tahu arah Heru itu sejalan dengan RPD," katanya.

Baca juga: Anggota DPRD minta Pemprov DKI pastikan lalin lancar selama KTT ASEAN

Sebelumnya, Taufik menyampaikan, yang dilakukan Heru saat ini sangat bertolak belakang dengan yang telah dikerjakan Anies Baswedan selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu membandingkan dengan era Anies Baswedan saat memimpin yang memaparkan programnya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

"Tapi kemudian yang saya lihat, Pj Gubernur yang sekarang enggan untuk memakainya. Harusnya gampang saja, ikuti yang sudah dibuat lima tahun sebelumnya. Itu sudah bagus, kalau itu dibuat, selesai," kata Taufik.