KKP memiliki pekerjaan rumah yakni memastikan wilayah perairan Indonesia selalu bebas dari kapal asingJakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menekankan pentingnya sinergi untuk memberantas penangkapan ikan ilegal karena dengan kerja sama yang baik, maka akan semakin memperkuat pengawasan terhadap lautan Nusantara.
"PSDKP kita punya 38 kapal. Tapi apakah 38 kapal kita itu punya kekuatan untuk mengejar? Jangan-jangan, kekuatan kapal kita hanya 20 knot, ternyata musuh lebih dari itu. Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Harus sinergi dengan semua pihak terkait," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menteri Edhy: Pesan Presiden Jokowi, benahi komunikasi dengan nelayan
Edhy menilai kebijakan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang telah diterapkan KKP sudah baik.
Namun, menurut dia, KKP memiliki pekerjaan rumah (PR) yakni memastikan wilayah perairan Indonesia selalu bebas dari kapal asing dengan memperkuat pengawasan internal.
Sebelumnya, Edhy menyatakan bakal terus melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal penangkapan ikan ilegal tetapi juga menyebutkan bahwa pihaknya juga tidak gegabah.
"Mengenai masalah penenggelaman kapal, saya tidak akan gegabah karena saya akan tanya ke ahli-ahlinya," kata Edhy Prabowo dalam acara sertijab dan pisah sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Menurut Edhy, selama bertahun-tahun menjadi Ketua Komisi IV DPR RI, dirinya memantau bahwa kebijakan yang ada selama ini ada kelebihan dan kekurangan tetapi dalam pandangan legislator Gerindra itu, jauh lebih banyak kelebihannya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyatakan aktivitas kejahatan perikanan yang terjadi di Indonesia dan banyak negara lainnya juga mengancam berbagai aspek kemanusiaan yang harus segera diatasi secara global.
"IUU Fishing (penangkapan ikan secara ilegal) adalah ancaman besar, bukan hanya kepada stok ikan tetapi juga kepada perekonomian dan kemanusiaan," katanya dalam acara Regional Investigative and Analytical Case Meeting (RIACM), di Kantor KKP, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Menurut Susi, aktivitas penangkapan ikan akan mengancam kemanusiaan global antara lain karena terkait pula dengan kejahatan keji lainnya seperti perbudakan.
Baca juga: Edhy Prabowo sebut menteri jalankan visi-misi Presiden
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
