BKKBN sebut ibu kota baru akan meratakan bonus demografi

BKKBN sebut ibu kota baru akan meratakan bonus demografi

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal memberikan keterangan usai menghadiri acara seminar terkait pemindahan ibu kota baru di Jakarta, Selasa (29/10/2019). (ANTARA/Aditya Ramadhan)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal menyebut Ibu kota baru yang rencananya akan pindah ke Kalimantan Timur akan meratakan bonus demografi menjadi lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Ibu kota baru, filosofi di mana ada gula ada semut, jadi sudah dapat dipastikan angkatan kerja akan melimpah, pindah, dan akan bekerja di sana. Inilah yang menjadi concern kita," kata Nofrijal di Jakarta, Selasa.

Menurut dia pindah ke ibu kota baru akan membantu pola migrasi dalam kependudukan. Selama ini bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja, dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut.

Baca juga: Bappenas minta saran Tokoh Dayak terkait pemindahan ibu kota

"Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur," terang Nofrijal.

Dalam rencana pemindahan ibu kota, peran BKKBN dalam pembangunan keluarga menjadi hal yang perlu untuk dikaji dan dibahas karena pembangunan keluarga merupakan inti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri juga banyak kekhawatiran banyak pihak terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang nantinya ikut bergeser seiring pemindahan ibu kota, yang mau tak mau berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas pendidikan, kesehatan dan hiburan bagi keluarganya.

Baca juga: Suku Dayak berharap diberi lahan 5 Ha per keluarga
Baca juga: Suku Dayak minta diprioritaskan soal lapangan kerja di ibu kota baru


"Sekaitan dengan persoalan keluarga, akan banyak keluarga yang terpisah. Bagi ASN yang tidak membawa keluarga maka mereka akan menjalin hubungan jarak jauh. Belum lagi dampak sosial yang akan dialami oleh penduduk setempat yang akan kedatangan penduduk dengan beragam karakter dan budaya. Dampak-dampak kependudukan ini juga yang harus dipikirkan pemerintah ke depan," kata Sestama BKKBN.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut BKKBN mengadakan seminar bertajuk Penataan dan Aspek Demografi Terhadap Rencana Pindah Ibukota Negara Terkait Dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Seminar tersebut melibatkan para ahli dari segi perencanaan anggaran, tata kota, dan sosiolog yang harapannya bisa memberikan informasi kepada peserta dalam menyikapi isu pindah ke ibu kota baru.

Berdasarkan data Hasil Proyeksi Supas 2015-2045, Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 266,9 juta jiwa, tahun 2025 sebanyak 282,4 juta jiwa, tahun 2035 sebanyak 304,2 juta jiwa, dan tahun 2045 sebanyak 318,9 juta jiwa.

Selain itu, terlihat juga tren pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,96 persen, di mana proporsi penduduk menurut umur tahun 2019 usia 0-14 tahun sebesar 24,8 persen, usia 15-64 tahun sebesar 68,7 persen dan usia di atas 65 tahun sebesar 6,51 persen. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 56,56 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, sementara itu daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah sebesar kurang dari 10 persen kecuali Pulau Sumatera (Supas 2015).

Tingginya beban DKI Jakarta sebagai pusat sejumlah aktivitas perekonomian disertai tingginya kadar pencemaran udara, serta padatnya penduduk dan rawannya bencana di pulau Jawa menjadi alasan presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa.

Baca juga: Ibu kota baru butuh tambahan listrik 1.555 MW

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PPN rombak 43 regulasi untuk pindahkan Ibu Kota

Komentar